Tantangan dan Masalah dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Palembang, Sinerginkri.com, – Pendidikan merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya pemulihan bangsa Indonesia kedepannya. Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945, pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah menjadi tugas dan “pekerjaan rumah” bangsa ini, untuk dapat konsisten menuju cita-cita kedepannya ditengah kondisi pandemi yang masih terus berlangsung telah menciptakan (learning loss) dalam system pendidikan kita .

Dalam waktu beberapa bulan yang lalu Indonesia Sebagai Tuan Rumah G20 yang beretpatan di Bali Ada Empat isu pendidikan yang diusung oleh anggota G20 di tahun 2022 ini diantaranya adalah: kualitas pendidikan untuk semua (universal quality education), teknologi digital dalam pendidikan (digital technologies in education), solidaritas dan kemitraan (solidarity and partnership), masa depan dunia kerja pascapandemi Covid-19 (the future of work post Covid-19).

Salah satu Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah melalui Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah dengan mengubah kurikulum 2013 menjadi kurikulum Prototife yang saat ini disebut dengan Kurikulu Merdeka.
Secara umumKurikulum Merdeka memiliki karakteristik yang esensial yang fokus pada sistem pembelajaran melalui kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dalam proses pembelajaran Guru juga bisa memiliki fleksibilitas dan bisa menyesuaikan kemampuan siswa dengan konteks muatan local. Artinya kurikulum kampus merdeka memberikan ruang kepada guru dan murid untuk berekspersi mengeskplore pengetahuan mereka tidak hanya diruang yang kaku dan formal.Sebab dalam Kurikulum Merdeka tidak hanya terpaku dengan kegiatan intrakurikuler, tetapi juga proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler yang akan ditonjolkan. Terdapat enam dimensi Profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif.

Beberapa tantangan yang mungkin menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah agar kebjakan dan program kedepan dapat lebih mudah di implemntasikan agar pembelajaran yang inklusif akan tercipta Pertama. Zona nyaman pembelajaran gaya lama, untuk menciptakan proses pembelajar merdeka selama ini Biasanya sistem pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi, penjelasan atau pemaparan kepada murid sebesar 60% dari seluruh waktu pembelajaran di kelas. Hal tersebut tentu membuat siswa menjadi pasif di kelas karena mereka hanya mendengarkan lalu mencatatnya. Dengan adanya program merdeka belajar, maka sistem pembelajaran akan lebih aktif dengan mengajak siswa berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Namun ini menjadi tantangan besar bagi guru untuk untuk mengajak siswa berdiskusi, mengingat siswa sudah nyaman dengan pembelajaran selama ini.

Kedua Peningkatan SDM Pendidik Guru harus mengupgrade keterampilan mengajar sesuai dengan program merdeka belajar. Cobalah untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk berargumentasi, berpendapat, atau memberi soal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi (soal HOTS). Namun sayangnya masih banyak guru yang belum memahami model soal HOTS hingga saat ini. Sebagai gantinya, guru dapat memberikan soal sederhana yang membutuhkan kebebasan berpikir siswa. Dengan begitu program kemerdekaan belajar dapat diwujudkan dengan baik

Ketiga Keterbatasan fasiltas dan kualitas pendidik, rogram merdeka belajar dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan pendidikan, lantaran terdapat beberapa sekolah yang mungkin belum siap dengan kebebasan program tersebut. Hal tersebut dikarenakan minimnya fasilitas serta kualitas guru untuk membuat sistem penilaian sendiri. Tentunya ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi.