PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) Kembali Menjadi Sorotan Publik

SINERGINKRI.com|PALEMBANG – Lagi lagi pengeolaan keuangan perusahaan plat merah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, tidak dikelola secara baik atau profisional sebagaimana management perusahaan. Menurut Koorinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independent (MAKI) Sumsel Boni Belitong, ada kejanggalan dalam pengelolaan uang perusahaan.

Diduga, pengelolaan keuangan Jaringan Gas (Jargas)  dan PLTG dikelola tidak secara terpisah.
“Ini pengelolaan uangnya harus terpisah,” tegas Boni.

Menurut, dua perusahaan dibawah naungan SP2J itu, berbeda unit, tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai hingga management perusahaan mimiliki strategi tersendiri dalam mengait pangsa pasarnya.

“Pendapatan PLTG dan operasionalnya harus di pisahkan dari SP2J karena beda unit usaha termasuk pajak dari penjualan daya listrik,” ungkapnya.

Jargas dengan Holding SP2J saat ini, menurut penelusurannya adanya dikelola secara bersamaan, tentunya ini sudah menyalahi aturan sebagaimana perusahaan itu didirikan.

“Apalagi PLTG yang harusnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sudah tidak lagi menanggung hutang bila operasional Turbin PLTG maksimal minimal 12 sampai dengan 14 MW”, kata Bony

“Demikian juga Jargas harus jelas kas masuk dan keluarnya”, ujar Bony lagi.