Kesalahan Penganggaran Pada Bagian Kesra Sekda Kota Batam Sebesar Rp27.194.400.000,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya

banner 120x600

Batam,Sinerginkri.com – Pemerintah Kota Batam menyajikan Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2019 sebesar Rp904.406.874.943,00 dari anggaran sebesar Rp978.179.643.015,83 atau naik 6,37% dibandingkan dengan TA sebelumnya Rp850.235.081.538,77. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaaan, sewa rumah/gedung/parkir. Sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makan dan minum, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai, serta belanja modal yang akan dihibahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.

Pada realisasi belanja tersebut, sebesar Rp27.605.250.000,00 merupakan belanja barang jasa pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah atas Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai nilai Keagamaan dan Kebangsaan dengan rincian sebagai berikut:

Baca Juga  Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Tanda Tangani Kesepakatan Bersama dengan PT. Bukit Asam Tbk

Belanja Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan berupa pemberian honorarium atas pemberian insentif yang diberikan per bulan kepada masyarakat yang tergabung dalam organisasi-organisasi tertentu sebesar Rp27.194.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kasubbag Penyusunan dan Pengendalian Program pada tanggal 24 Februari 2020 menyatakan bahwa dalam dalam Penyusunan APBD 2019 pada Sekreteriat Daerah mengacu kepada Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan Walikota. SSH untuk tahun 2019 telah diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2018 dengan Keputusan Walikota Nomor: KPTS. 179/HK/V/2018. Satuan harga yang digunakan untuk penganggaran belanja Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan diuraikan pada tabel berikut.

Berdasarkan SSH yang menjadi dasar penganggaran tersebut, diketahui bahwa atas pembayaran honorarium kegiatan diketahui bahwa honorarium tersebut ada yang diberikan per bulan ada yang diberikan per kegiatan. Sedangkan dalam dokumen DPPA Sekretariat Daerah Kota Batam pada Program

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai nilai Keagamaan dan Kebangsaan pada Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan, diketahui rincian sebagai berikut:

Baca Juga  pungli pembuatan sertifikat tanah :Kejari OKU Timur Turunkan Tim

Berdasarkan DPPA yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut, diketahui bahwa pemberian honorarium pada Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan yang berupa insentif telah dianggarkan per bulan.

Hasil wawancara dengan PPTK Kegiatan diketahui bahwa belanja kegiatan tersebut dianggarkan untuk pemberian honorarium berupa insentif yang ditransfer ke rekening anggota yang tergabung dalam organisasi setiap bulan. Organisasi ini yaitu Ikatan Persaudaraan Imam Mesjid (IPIM), Badan Musyawarah Guru Quran (BMGQ), Persatuan Mubaligh Batam (PMB) dan Ikatan Pendeta Menetap Batam (IPMB).

Alur pembayaran insentif ini adalah dengan ketua organisasi mendaftarkan anggotanya untuk melapor kepada Bagian Kesra Setdako Batam. Anggota tersebut wajib mendaftarkan dirinya dengan membawa kelengkapan yaitu, KTP, SK pengangkatan, fotokopi rekening dan NPWP (jika ada). Dokumen persyaratan ini akan diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Tokoh Agama (SITOGA) untuk kemudian dibayarkan honor setiap bulan dengan pencairan sebanyak empat kali selama TA 2019. Hasil konfirmasi terhadap 800 anggota menunjukkan bahwa anggota tersebut menerima insentif bukan karena adanya kegiatan namun sebagai honor karena telah melakukan pelayanan kemasyarakatan sebagai guru mengaji, imam mesjid, mubalig dan pendeta sesuai dengan pertangungjawaban Bagian Kesra Setdako Batam.

Baca Juga  Polisi Ungkap Prostitusi Online Berkedok Panti Pijat di Tangerang

Menurut Permendagri 38 Tahun 2018 tentang penyusunan APBD Tahun 2019, Belanja Barang dan Jasa, hanya diperuntukkan, antara lain:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)