Kesalahan Penganggaran Pada Bagian Kesra Sekda Kota Batam Sebesar Rp27.194.400.000,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya

• Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
• Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016;
• Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka seharusnya pemberian insentif kepada Persatuan Mubalig/Pendeta/Pastor/Biksu/Romo, Imam Masjid, Guru TPQ yang diberikan per bulan tidak dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa.

Jelas Keadaan tersebut  tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 230 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, Lampiran, III Kebijakan Penyusunan APBD, angka 2 Belanja Daerah, angka 3) Belanja Barang Jasa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Kondisi tersebut mengakibatkan Realisasi belanja barang dan jasa yang disajikan dalam Laporan   tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya(Dewi)