Palembang, sinerginkri.com – Dugaan pemalsuan dokumen RUPS LB Bank Sumsel Babel (BSB) mencuat dan menjadi perkara korupsi terbesar di jagad Sumatera Selatan dan di Indonesia. Betapa tidak mencuat, Bank Sumsel Babel terkesan dijadikan Bank keluarga dengan penempatan keluarga dalam jajaran petinggi Bank Sumsel Babel.
“Yang paling krusial adalah dugaan penghilangan bukti rekaman RUPS LB tahun 2019 sehingga akta RUPS LB menjadi tidak sah dan tidak legal”, kata Bony Belitong Pegiat Anti Korupsi Sumsel, Jumat (23/11/2023).
“Penunjukan Direksi dan Komisaris PT BSB tidak berdasarkan hasil RUPS LB tapi atas keinginan Pemegang Saham mayoritas,” ungkapnya
“Seharusnya sebelum RUPS LB 2019, Perda Bank Pembangunan Daerah Sumsel (BPDSS) di rubah berdasarkan PP No. 54 tahun 2017 sesuai perintah Kemendagri,” ujarnya
“Komisaris seperti karyawan Bank dengan jam kerja 40 jam seminggu sehingga mendapat pasilitas seperti karyawan”.
“Penahanan keuntungan perusahaan yang berakibat pembagian devident terkesan tidak proporsional untuk Kabupaten Kota”.
“Penunjukan dan penempatan karyawan yang diduga keluarga dan orang dekat dalam posisi pimpinan cabang atau posisi penting”.
“Indikasi KKN di BSB yang diduga melibatkan Komisaris BSB yaitu pembangunan masjid BSB mangkrak, kemudian pembuatan gerbang BSB mangkrak dan pembangunan gedung kantor capem Gelumbang yang diduga mangkrak”.
“Belum lagi pemberian bantuan untuk yayasan dan organisasi swasta yang diduga tidak sesuai porsi dan aturan perundangan termasuk untuk Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI)”.
“Saat ini auditor negara dari BPK RI sedang melakukan audit tertentu terkait dugaan korupsi di Bank Sumsel Babel termasuk audit keuangan Dirut Bank Sumsel “S” yang diduga banyak fiktif,” tutup Boni
