![](https://sinerginkri.com/wp-content/uploads/2025/07/BANNER-SUMSEL-MAJU-TERUS-UNTUK-SEMUA-scaled.jpg")
“Kontribusi pajak pertambangan dan PPH badan perusahaan tambang belum signifikan untuk daerah dan tiadanya aturan restribusi untuk pajak daerah sehingga para kapitalis berpesta pora mengeruk hasil perut bumi daerah”, kata Feri Kurniawan.
“Hak – hak masyarakat ulayat tak terakomodir lagi sejak perubahan undang – undang pokok agraria yang sangat mengedepankan hak masyarakat ulayat sesuai makna UUD 1945 yang belum di amandemen”, pungkas Feri Kurniawan. (Yth)
Sumber : K MAKI
