K MAKI : Audit investigative RHLDAS Musi Untuk Perbaikan Hutan Sumsel dan Pencegahan Pidana Korupsi

PALEMBANG, SINERGINKRI.COM | Balai Pengelolahan Daerah Aliran Sungai dan Hutan lindung Musi (BPDAS-HL) dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab terhadap perbaikan dan kelestarian hutan Sumsel terutama DAS Musi. Melalui anggaran APBN BPDAS Musi memperbaiki Daerah Aliran Sungai Musi dan anak Sungai yang telah mengalami kerusakan permanen karena di masa lalu terjadi pembabatan hutan secara membabi buta dan sekarang terkait eksploitasi minerba secara besar – besaran.

Lahan kritis di Sumsel saat ini diduga mencapai lebih dari 800.000 hektar dari total 7,9 juta hektar wilayah prioritas DAS Musi, lahan kritis tersebut memiliki tutupan vegetasi hanya pada kisaran 30 persen dengan tingkat potensi erosi yang tinggi hingga sangat tinggi.

Menanggapi kerusakan lingkungan dan Daerah Aliran Sungai dampak eksploitasi minerba, Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) angkat bicara, “salah satu indikator bahwa Daerah Aliran Sungai dalam keadaan bermasalah dilihat dari kualitas air Sungai”, kata Bony Balitong Koordinator K MAKI, Minggu (01/12).

“Kinerja BPDAS Musi patut di pertanyakan terkait paket proyek penanaman kembali DAS yang telah dibabat vegetasinya dan pertanggung jawaban anggaran ratusan milyar APBN dan sumber lain”, ucap Bony Balitong.

“Mungkin sudah trilyunan rupiah dana APBN yang di gelontorkan oleh Kementerian KLHK untuk perbaikan DAS Musi tapi terkesan belum nampak hasil yang signifikan terkait DAS Musi dan mutu air baku”, papar Bony Balitong.

“Kami akan mengajukan permohonan audit investigative terkait paket proyek BPDAS Musi ke auditor negara karena kami menduga ada masalah dalam pelaksanaanya”, ucap Bony Balitong.

“Dan juga kami akan membuat laporan tertulis ke Kejaksaan Tinggi Sumsel terkait dugaan mafia proyek dan pelaksanaan yang mungkin saja menyimpang dari kontrak”, pungkas Bony Balitong. (*)