Sumsel  

Gruduk Kejagung, AMPD Minta Segera Periksa & Tersangkakan Wagub Sumsel Mawardi Yahya

Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) aksi unjuk rasa di Depan Kejaksaan Agung RI, Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada jum'at 13/1/2023

JAKARTA, SINERGINKRI.COM Sejumlah Pemuda mendatangai Kejaksaan Agung RI karena kecewa terhadap penanganan laporan kasus dugaan korupsi paket proyek tahun jamak (Multy Years) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2007-2010 yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Mereka mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kejaksaan Agung RI, Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada jum’at 13/1/2023 .

Sejumlah sepanduk bertuliskan ,Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Rugikan Negara 100 Milyar Lebih, Kejagung Segeralah Bertindak Tangkap Mawardi Yahya Raja Koruptor, Jika Mawardi Yahya Tidak Ditangkap Maka Jangan Salahkan , Jika Akan Banyak Bibit – Bibit Koruptor Yang Handal Akan Lahir Di Sumsel. Bukti Dugaan Korupsi Mawardi Yahya Mantan Bupati Ogan Ilir Telah Diserahkan, Tunggu Apa Lagi Segera Proses Laporan Korupsi Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 .

Baca Juga  Adanya Dugaan KKN, PST Laporkan Kegiatan di Tiga Kabupaten ke Kejati Sumsel

Dalam orasinya, koordinator Ari Harahap dengan tegas meminta Kejagung mengambil alih kasus yang diduga merugikan negara lebih dari Rp 100 miliar tersebut

“Kami secara tegas menyampaikan ke Kejaksaan Agung RI untuk mengambil alih kasus yang kami laporkan karena kami sudah tidak percaya lagi dengan penanganan yang dilakukan Kejati Sumsel” kata Ari saat berorasi depan Kejagung.

Ari menuding Kejati Sumsel tidak serius mengungkap kasus tersebut , ada dugaan telah terjadi kongkalikong antara terlapor dan Kejati Sumsel karena Mawardi Yahya Wagub Sumsel saat ini sedang berkuasa di Sumsel.

“Terlalu lama Kejati Sumsel mengungkap kasus ini padahal sudah jelas laporan kami lengkap dengan bukti-buktinya,” ungkapnya.

Baca Juga  Zulfikar Dukung K MAKI Melapor ke APH Jika Ada Oknum DPRD Kota Palembang Terlibat Masalah Tenaga Kerja Pembangunan Pabrik III B PT Pusri

“Setelah sekian lama menunggu proses ini dan tidak ada kejelasan berarti ada indikasi kesapakatan jahat antara terduga koruptor dengan penegak hukum,” lanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)