Gubernur Herman Deru Dorong Tata Kelola PMI yang Transparan dan Akuntabel di Empat Daerah

Palembang, sinerginkri — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr.H. Herman Deru, menegaskan pentingnya legalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) saat menghadiri pelantikan kepengurusan PMI Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kabupaten PALI di Griya Agung Palembang, Sabtu (23/5/2026).

Pelantikan yang mengusung tema “Bergerak Bersama, Berbakti untuk Kemanusiaan” itu diawali dengan pembacaan tujuh prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Selanjutnya, Sekretaris PMI Sumsel M. Susman Surya Dinata membacakan surat keputusan kepengurusan baru.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumsel, Hj. Feby Herman Deru, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyematan pin organisasi kepada para pengurus yang dilantik.

Dalam arahannya selaku Pelindung PMI Sumsel, Herman Deru menyoroti pentingnya tertib administrasi dan penguatan aspek hukum organisasi. Menurutnya, tantangan dalam mengelola PMI dapat diatasi apabila organisasi memiliki dasar hukum yang jelas dan tata kelola yang baik.

“Administrasi harus tertib. Buatkan payung hukum atau peraturan organisasi internal yang tetap sesuai dengan aturan PMI Pusat. Selain itu, kita harus memulai era transaksi non-tunai agar perputaran dana, baik dari hibah maupun CSR, tercatat dengan jelas keluar dan masuknya. Saya minta Bank Sumsel Babel mendampingi proses ini,” tegas Herman Deru.

Terkait pengelolaan Unit Donor Darah (UDD) dan dana hibah, Herman Deru meminta pengurus PMI yang baru dilantik segera menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat guna melakukan pendampingan berkala sejak dini.

Ia juga menekankan empat prinsip utama dalam pengelolaan anggaran PMI, yakni seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai, tidak ada markup dalam setiap transaksi, tidak ada kegiatan fiktif, serta seluruh kegiatan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pak Sekda, saya minta dibuatkan surat tembusan ke kabupaten/kota agar meminta pendampingan dari inspektorat masing-masing,” tambahnya.

Selain itu, Herman Deru meminta PMI memperkuat kemitraan melalui nota kesepahaman (MoU), meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta mengintensifkan sosialisasi pertolongan pertama dengan melibatkan Palang Merah Remaja (PMR).

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumsel, Hj. Feby Herman Deru, menyampaikan apresiasi kepada para pengurus yang baru dilantik karena telah bersedia mengemban amanah kemanusiaan.

“Selamat kepada kepengurusan yang baru dilantik. Amanah yang diemban ini bukan sekadar atribut, melainkan kepercayaan untuk berbuat tanpa pamrih. Niat baik saja tidak cukup, kita tetap dituntut bertanggung jawab melalui laporan keuangan yang akuntabel,” ujar Feby.

Ia juga menyarankan agar bantuan kemanusiaan lebih diprioritaskan dalam bentuk barang agar penyaluran kepada masyarakat lebih cepat dan laporan pertanggungjawabannya sesuai prosedur.

Selain itu, PMI didorong lebih agresif memenuhi kebutuhan darah melalui sistem “jemput bola” serta memperluas jejaring organisasi hingga tingkat desa.

“Kebutuhan darah sangat tinggi, bukan hanya untuk korban kecelakaan, tetapi juga ibu hamil dan anak penderita talasemia. Kita bisa memaksimalkan gerakan gotong royong, salah satunya melalui program PMI Goes to School,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel Desy Edward Candra, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Dv)