WNI Jadi Korban TPPO, SBPI Desak Kemudahan Pendataan Pekerja Demi Lindungi Visi Ekonomi Bilateral

“Apabila pengurusan dokumen resmi dipermudah dan diintegrasikan dengan baik, para pencari kerja tidak akan lagi tergiur untuk memilih jalur pemberangkatan ilegal,” ungkapnya.

Sebagai wujud nyata perlindungan terhadap calon pekerja migran dan pelaut, sebut Rahmat, SBPI merumuskan serangkaian langkah proaktif yang wajib diterapkan secara ketat. Hal utama yang ditekankan adalah pentingnya edukasi masyarakat untuk selalu mewaspadai modus pemberangkatan menggunakan visa turis atau ziarah.

Mengingat keberangkatan kerja yang sah selalu menggunakan visa kerja resmi, setiap instruksi dari perekrut untuk menggunakan visa liburan merupakan indikator mutlak kejahatan TPPO.

Selain kewaspadaan terkait visa, jelas Rahmat, setiap pekerja wajib memastikan bahwa Perjanjian Kerja Laut (PKL) atau kontrak kerja penempatan ditandatangani, dipahami, dan disahkan di dalam negeri sebelum jadwal keberangkatan.

Dokumen krusial tersebut juga harus tercatat dalam sistem resmi pemerintah, seperti SISKOTKLN. Pekerja diingatkan untuk tidak berangkat jika kontrak baru akan disodorkan setibanya di negara tujuan, karena hal tersebut menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan untuk dieksploitasi.

Khusus bagi para awak kapal, ujar Rahmat, pemberangkatan jalur resmi memiliki parameter keamanan yang jelas. Calon pelaut yang sah akan dibekali dengan Guarantee Letter (surat jaminan) yang dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan setempat.

“Keberadaan awak kapal sangat terukur karena lokasi kerja mereka adalah armada kapal yang secara resmi terdaftar dan diakui oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO – International Maritime Organization),” ujarnya.

Dari sisi penegakan hukum dan pencegahan di pintu keluar, aparat Imigrasi di seluruh bandara dan pelabuhan didorong untuk lebih memperketat proses wawancara serta pembuatan profil (profiling).

“Yang jelas peningkatan kewaspadaan ini menjadi sangat penting, khususnya bagi WNI berusia produktif yang bepergian ke luar negeri menggunakan visa liburan menuju negara-negara berpotensi konflik atau negara non-tradisional untuk penempatan pekerja,” sebutnya.

Sebagai langkah pamungkas yang solutif, tambah, Rahmat, SBPI membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat melalui posko layanan konsultasi legalitas pekerjaan. Organisasi ini siap hadir memberikan pendampingan langsung.

Apabila terdapat calon pelaut atau PMI yang merasa ragu dengan tawaran kerja ke luar negeri, mereka diimbau untuk segera menghubungi posko pengaduan SBPI guna memverifikasi keabsahan agensi maupun dokumen perusahaan terkait.

“Melalui langkah-langkah komprehensif ini, SBPI berharap negara dapat hadir lebih dekat dengan mempermudah akses pelayanan hukum dan memberikan pengawasan yang ketat, sehingga seluruh WNI dapat berkarya di kancah global dengan aman, bermartabat, dan terlindungi,” pungkasnya.(Red).