Pembongkaran Gedung Lama Puskesmas Curug, Ansyah : Kadinkes Terlalu Pintar

Tangerang, Sinerginkri.com | Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, terkait anggaran pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug menuai kritik keras.

Aktivis senior Kabupaten Tangerang, Ansyah Sandy, menilai pernyataan Kadinkes yang menyebut adanya anggaran pembongkaran di dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Kesehatan dan BPKAD, justru memperlihatkan lemahnya penguasaan terhadap persoalan anggaran dan pengelolaan aset daerah.

Pernyataan tersebut, kata Ansyah, menjadi blunder ketika Kandinkes mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti anggaran yang disebut berada di BPKAD dan hanya menyampaikan perkiraan.

“Kalau seorang kadis berbicara soal anggaran di dua OPD, seharusnya dia menguasai data dan dasar pernyataannya. Jangan sampai pejabat sekelas kadis menyampaikan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ini bukan persoalan sepele, karena menyangkut uang rakyat dan pengelolaan aset daerah,” tegas Ansyah.

Ia menilai, persoalan pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug tidak boleh dijelaskan secara serampangan. Sebab, dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Puskesmas Curug, terdapat item pekerjaan bongkaran dan penebangan pohon dengan bobot 2,2593 persen.

Sementara BPKAD Kabupaten Tangerang melalui Kepala Bidang Aset, Aron, menyatakan tidak menganggarkan biaya pelaksanaan pembongkaran.

Namun, BPKAD, kata Aron, menjalankan mekanisme pengelolaan dan pelelangan aset bangunan yang menghasilkan sekitar Rp.41 juta untuk disetorkan ke kas daerah.

“Ini yang harus dijelaskan. Kalau dalam RAB sudah ada pekerjaan bongkaran, lalu BPKAD juga memproses pelelangan aset bangunan, apa sebenarnya objek dan ruang lingkup masing-masing kegiatan? Jangan sampai publik dibuat bingung oleh keterangan yang saling bertolak belakang,” ujarnya.

Ansyah juga mengingatkan, pembongkaran bangunan yang berstatus Barang Milik Daerah (BMD) bukan pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa prosedur. Ia merujuk pada ketentuan pengelolaan BMD, termasuk Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Menurutnya, proses pembongkaran dan penghapusan aset harus memiliki dasar administrasi yang jelas, termasuk penilaian aset, persetujuan penghapusan sesuai kewenangan, serta mekanisme pemindahtanganan atau pelelangan apabila material hasil bongkaran masih memiliki nilai ekonomis.