sindiran Warga Serta Aktifis atas buruk sistem pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran

“Karena kan memang yang dibutuhkan banyak. Apalagi harus ada anggaran untuk tunjangan rumah para anggota dewan. Jadi kami ingin berkontribusi, membiayai kebutuhan tunjangan para pejabat itu,” katanya.

Inisiator lain, Imam, 33, mengaku gerah dengan kondisi keuangan daerah. Namun dari kondisi tersebut, tidak ada pihak yang bisa benar-benar mencari solusi. Bahkan tidak sedikit pihak yang hanya bisa mempersoalkan tanpa menyelesaikan.

“Jangan kebanyakan retorika, langsung saja punya duit mah menyumbang buat kemajuan kampung halaman. Pokoknya harus terlihat keren walaupun lagi efisiensi,” ucap dia.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Gatot Purnomo mengatakan aksi yang dilakukan warga merupakan bentuk ekspresi publik. Namun dari sisi aturan, uang yang dikirim tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan.

“Pada prinsipnya setiap keuangan yang masuk ke negara dan tidak ada dasar hukumnya tidak dapat digunakan untuk kepentingan negara. Jadi harus ada dasar hukumnya,” kata Gatot.

(Tim/Red)