sindiran Warga Serta Aktifis atas buruk sistem pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran

Aksi kirim uang itu juga merespons persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap proyeksi penurunan pendapatan daerah yang tertuang dalam dokumen pengesahan APBD Perubahan 2025 pada akhir September kemarin.

Uang tersebut ditransfer ke nomor tujuan atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bekasi dengan jumlah bervariasi antara Rp5.000-Rp10.000, disertai pesan bernada sindiran. Bukti transfer ini mereka unggah pada sejumlah media sosial hingga percakapan grup WhatsApp

“Bantu-bantu saja ya,” tulis pada salah satu bukti transfer. “Naikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Buat ningkatin PAD sama kali buat nambah-nambah bayar tunjangan perumahan,” tulis pesan lain.

Inisiator aksi transfer ke rekening Pemda Adi, 52, mengaku gerakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengelolaan keuangan daerah. Di tengah dana dari transfer pusat berkurang, pemerintah daerah tidak melakukan langkah antisipasi dengan menggali potensi PAD.

Target penggalian potensi PAD baik dari sektor pajak, retribusi maupun pendapatan lain justru dikurangi. Sayangnya pengurangan itu pun disetujui DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kami memahami dengan kekurangan itu maka pemerintah daerah saat ini kekurangan uang. Sebagai masyarakat yang cinta akan daerah, kami membantu. Tapi memang kemampuan kami membantu itu terbatas, jadi seadanya,”

Adi berharap dengan aksi ini baik pemerintah daerah maupun DPRD menyadari kondisi keuangan daerah sekaligus mampu memutar otak untuk menggali potensi yang ada secara optimal.