Mitigasi dan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Menghadapi Ancaman Bahaya Siber Narkotika

Lebih lanjut, Pakar Kriminologi UI, Prof. Drs. Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D menyimpulkan, kegiatan lidik-sidik dan tuntut terkait perdagangan narkotika dengan modus siber narkotika masih menggunakan paradigma lama yaitu bukti terlihat/tersentuh, melampirkan bermacam-macam dokumen walau tidak/kurang terkait.

“Paradigma ini membebani penegak hukum itu sendiri terkait upaya memproses kasus siber narkotik secara cepat, murah dan efektif. Perlu revisi KUHAP atau UU Narkotika yang lebih mengakomodir kecendrungan modus siber narkotika yang seluruh atau hampir seluruhnya menggunakan data digital”, imbuh Prof. Drs. Adrianus.

Selanjutnya, Sandiman Madya BSSN, Enggar Ndaru Prasojo, S.ST menyampaikan, ada beberapa karakteristik transaksi narkoba pada darknet diantaranya barang yang dijual pada beraneka ragam meliputi narkotika dan alat dukung penggunanya, setiap penjual di sebuah marketplace setidaknya telah melakukan 100 sampai 5000 lebih transaksi, pembayaran dilakukan menggunakan mata uang kripto seperti bitcoin, dash, litcoin, monero, vertocoin, dll. Baik memggunakan escrow maupun dengan metode FE (Finalize Early).

“Pengiriman memiliki area keseluruh dunia, dapat menambahkan suatu catatan dan menggunakan layanan jasa pengiriman seperti USPS, UPS, DHL, FedEx. Penjual juga mencantumkan kontak pemasaran seperti Wickr, Telegram, Email serta PGP,” tambah Sandiman Madya BSSN.

Diakhir diskusi, Deputi Hukum dan Kerjasama BNN, Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., PH.D, menyebutkan pada Digital Era 4.0 terdapat lima cyber trends yaitu cyber goes mobile, cyber goes social, cyber goes cloud, cyber goes crypto, dan cyber goes mobile pay.

“Dengan adanya jual beli narkotika didunia maya sudah semakin besar, maka personel BNN harus disiapkan serta kelengkapan sarana dan prasarana dan keterlibatan dari berbagai stakeholder, baik internal, nasional maupun regional” tutupnya.

(Rachmat/Humas BNN RI)