K MAKI Sorot Rp. 14 Miliar Penggunaan Anggaran Insentif di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Palembang. sinerginkri.com – Temuan BPK RI tahun 2021 di ranah lingkungan pemerintah daerah Ogan komering ilir yaitu terkait Penganggaran dan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp14.340.852.442,24 berdasarkan hasil audit para auditor BPR RI telah di temukan kelebihan bayar dan pemborosan keuangan daerah.

Pemkab OKI TA 2021 menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp.987.764.723.599,00 dan direalisasikan sebesar Rp.836.156.523.774,00 atau sebesar 84,65%, Belanja pegawai tersebut diantaranya direalisasikan berupa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif.

Dari hasil pemeriksaan audit BPK RI terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja pemungutan pajak, retribusi daerah, dan belanja honorarium serta hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran BPKAD dan Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran RSUD Kayuagung menunjukkan terdapat penganggaran dan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya tidak sesuai ketentuan sebesar Rp14.340.852.442,24, dengan rincian sebagai berikut ,kelebihan perhitungan dalam pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada BPPD sebesar Rp506.912.764,24.

Di RSUD Kayu Agung adanya Penganggaran dan pembayaran insentif tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.944.062.272,00 , dalam keterangannya yang di dapat Penganggaran itu untuk pembayaran insentif pada RSUD Kayuagung melalui Belanja Pemungutan Insentif Retribusi Daerah tidak tepat dan Pembayaran insentif untuk pegawai RSUD Kayuagung selain Insentif Penanganan Pasien Covid-19 tidak tepat.

Selanjutnya di BPKAD di temukan juga adanya Penganggaran dan pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD dan Bappeda sebesar Rp5.461.307.406,00.