![](https://sinerginkri.com/wp-content/uploads/2025/07/BANNER-SUMSEL-MAJU-TERUS-UNTUK-SEMUA-scaled.jpg")
” Kan yang punya data serta mengerahui yang berhak menerima bantuan adalah kabupaten kota, ” tegasnya.
Lanjut feri, apakah SKPD tersebut yang menyalurkan Bansos mengetahui masyarakat yang terdampak covid-19 berhak menerima bantuan tersebut.
” Hal tersebutlah yang menjadi peluang dugaan korupsi di tubuh Dinas Sosial Provinsi Sumsel” katanya.
Konfirmasi dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sunatera Selatan Mirwan, Rabu (27/4/2022) via WhatsApp tidak ada tanggapan atau balasan
Di lain tempat awak media sinerginkri.com menghubungi pihak kejati Sumsel yaitu Kasi Penkum M.Radyan, SH.,MH melalui via WhatsApp sampai berita ini di terbitkan tidak ada tanggapan. ***
