Sumsel  

Mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Gelar Penyuluhan Pertanahan dan Waris di Sukodadi

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok Satu Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa menggelar penyuluhan hukum bagi warga Kelurahan Sukodadi di D’Kitamari Kolam Pemancingan Cafe & Resto

Palembang, sinerginkri – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok Satu Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa menggelar penyuluhan hukum bagi warga Kelurahan Sukodadi di D’Kitamari Kolam Pemancingan Cafe & Resto, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga menjelang siang ini dihadiri oleh 80 peserta yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, anggota Karang Taruna, serta kader Posyandu PKK.

​Dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, para pembicara memaparkan materi seputar tata cara pendaftaran dan sertifikasi tanah, hukum waris, bentuk pelanggaran pidana pertanahan, transformasi pendaftaran tanah elektronik, hingga langkah pencegahan sengketa agraria.

​Rangkaian acara diawali dengan pembukaan dan sambutan Lurah Sukodadi, Rahmat. Dalam sambutannya, Rahmat menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa KKN beserta jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, serta permohonan maaf karena sebelumnya sempat berhalangan hadir saat pembukaan KKN di kantor kelurahan lantaran agenda dinas yang tidak dapat ditinggalkan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan KKN maupun kehadiran pihak kelurahan terdapat hal yang kurang berkenan.

​Rahmat menilai kegiatan penyuluhan tersebut sangat dibutuhkan warga karena persoalan pertanahan dan waris masih mendominasi dinamika di wilayahnya. Selain itu, perangkat RT dan RW kerap berhadapan langsung dengan beragam persoalan kemasyarakatan, mulai dari urusan rumah tangga, waris, hingga sengketa lahan.

​”Di Sukodadi ini sekitar dua pertiganya tanah ini ada permasalahan. Kami berharap melalui kegiatan ini pengetahuan Bapak dan Ibu bertambah serta menjadi bekal, terutama bagi Pak RT dan Pak RW yang sering berhadapan di masyarakat dengan macam-macam masalah,” ujar Rahmat.

​Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk berbagi pengalaman dan bertanya langsung kepada para pemateri yang berlatar belakang akademisi kampus Tamansiswa sekaligus praktisi hukum yang hadir, serta menyatakan keterbukaan pihak kelurahan apabila ke depan kembali dilaksanakan program KKN atau pengabdian masyarakat.

​Selepas sambutan, suasana acara sempat diwarnai kejutan hangat karena waktu pelaksanaan bertepatan dengan hari ulang tahun Lurah Rahmat. Pemandu acara mengajak seluruh hadirin berdiri bersama diiringi musik dan nyanyian selamat ulang tahun, dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta pemotongan kue/tumpeng sebagai bentuk kebersamaan.

​Memasuki sesi pengantar acara, M. Amin selaku pembawa acara menyampaikan doa untuk usia, kesehatan, dan keberkahan Lurah Rahmat beserta keluarga, lalu memperkenalkan susunan materi penyuluhan. Materi disampaikan oleh jajaran dosen pembimbing KKN Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, yakni Dr. Azwar Agus, S.H., M.H. yang didampingi Dr. (C.) Burhayan, S.H., M.H., serta Dr. Grees Selly, S.H., M.H. yang tetap menyempatkan diri mengisi materi melalui live streaming di tengah kesibukan mengikuti pelatihan hukum di Bandung.

​Mengawali pemaparan materinya, Dr. Burhayan menguraikan sumber hukum pertanahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang bertumpu pada Pasal 33 UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 sebagai sumber hukum tertulis, sekaligus menyinggung sumber hukum tidak tertulis seperti hukum adat yang diadopsi ke dalam UUPA, yurisprudensi, serta doktrin atau pendapat ahli hukum.

​Pada pembahasan hukum waris dan pendaftaran tanah, Dr. Burhayan menjelaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, hak atas tanah secara otomatis beralih kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia. Namun, peralihan hak tersebut tetap wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh kepastian hukum dan pembuktian yang kuat. Ia juga membedakan berbagai dokumen atau alas hak yang kerap ditemui di masyarakat, mulai dari Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Pengakuan Hak (SPH), hingga Surat Keterangan Tanah/Hak (SKT) yang umumnya dikeluarkan di tingkat kelurahan.

​Masuk ke aspek pidana pertanahan, Dr. Burhayan memaparkan filosofi hukum pidana yang mencakup kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Ia menerangkan bahwa persoalan pemalsuan akta autentik maupun memasukkan keterangan palsu dalam akta dalam konteks KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) berada pada rentang Pasal 391 hingga Pasal 400, sementara pengaturan hukum pidana kini telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Untuk tindak pidana penyerobotan lahan atau gangguan batas, ia menyinggung Perppu Nomor 51 Tahun 1960 serta ketentuan terkait penyerobotan pekarangan, lahan, atau tanah pertanian milik ahli waris secara melawan hukum pada Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

​Selain aspek legalitas, Dr. Burhayan menekankan pentingnya pengamanan fisik dan pengelolaan lahan secara nyata. Ia menyarankan warga memasang tanda batas atau patok yang jelas, mendokumentasikannya terlebih dahulu sebelum dipasang, serta memagari lahan bila memungkinkan karena pergeseran atau perusakan patok dapat berimplikasi pada tindak pidana perusakan, sementara tanah yang tidak dikelola atau dikuasai dalam jangka waktu lama juga rawan memicu sengketa maupun perubahan batas atau peta di lapangan.

​Menanggapi pertanyaan dari peserta di sesi pertama yang berkaitan dengan adanya klaim sengketa pertanahan antara warga dan institusi negara, Dr. Azwar Agus menegaskan bahwa tidak setiap sengketa tanah serta-merta dapat langsung diproses pidana oleh kepolisian. Apabila masing-masing pihak sama-sama mengantongi dokumen atau alas hak, status kepemilikan sah harus ditentukan terlebih dahulu melalui mekanisme perdata di pengadilan. Ia juga mengingatkan bahwa pengadilan mewajibkan proses mediasi terlebih dahulu sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 guna mendorong penyelesaian win-win solution sebelum masuk ke pokok perkara yang berujung win-lose, dan tindak pidana pemalsuan baru dapat diproses lebih lanjut setelah status kepemilikan maupun putusan terkait berkekuatan hukum tetap (inkrah).

​Dalam sesi diskusi, turut mengemuka persoalan terkait rencana pemindahan kantor lurah ke lahan yang dinilai terlantar, namun menghadapi klaim dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Menanggapi dinamika tersebut, Dr. Azwar Agus menekankan pentingnya memastikan kejelasan status lahan—termasuk apakah telah tercatat sebagai aset maupun memiliki dokumen atau alas hak yang sah—serta menguji dasar klaim pihak yang bersangkutan, termasuk keabsahan dokumen seperti Surat Pengakuan Hak (SPH) atau bukti kepemilikan lainnya. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun perangkat wilayah dinilai perlu dilakukan agar rencana pemanfaatan lahan untuk kepentingan pelayanan publik berjalan sesuai aturan hukum dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

​Menjelang penutup sesi materinya, Dr. Azwar Agus turut menjelaskan perbedaan tahapan perolehan dan peralihan hak atas tanah, seperti pengoperan hak (yang kerap terjadi pada dokumen seperti SPH), Akta Jual Beli (AJB) untuk peralihan sertifikat beserta kewajiban pajak atau BPHTB, hingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan notaris yang belum masuk proses balik nama. Ia juga menekankan perlindungan bagi pembeli beriktikad baik yang membeli tanah tanpa mengetahui adanya sengketa saat transaksi berlangsung, lalu mengajak peserta untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab dan diskusi bersama tim agar berbagai kendala di lapangan dapat dibahas bersama.

​Sementara itu, dalam pemaparannya merespons pertanyaan peserta mengenai pencatatan peralihan dalam rangka peralihan data, Dr. Grees Selly menguraikan lima asas pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997—yakni asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka—serta objek pendaftaran tanah yang meliputi hak atas tanah, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, dan tanah negara.

​Dr. Grees Selly juga membandingkan pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik atas prakarsa pemerintah (PTSL) yang dilaksanakan serentak dalam satu desa atau kelurahan oleh panitia ajudikasi dengan jangka waktu 14 hari kalender berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, serta pendaftaran sporadik atas permohonan perorangan atau badan hukum untuk bidang tertentu dengan jangka waktu 30 hari, melalui tahapan permohonan, pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan penelitian data yuridis, pengumuman dan pengesahan, hingga pembukuan hak atau penerbitan sertifikat maupun buku tanah elektronik (BT elektronik).

​Selain itu, Dr. Grees Selly menjelaskan pemeliharaan data pendaftaran tanah melalui pembuatan akta oleh PPAT (notaris/PPAT atau camat PPAT), pemenuhan kewajiban perpajakan seperti PBB, BPHTB, dan PPh final, pendaftaran balik nama ke kantor pertanahan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak penandatanganan akta, serta transformasi menuju sertifikat elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang dilengkapi tanda tangan elektronik dan QR code, mekanisme alih media sertifikat fisik menjadi warkah elektronik, serta akses melalui aplikasi resmi Sentuh Tanahku.

​Menutup pemaparannya karena keterbatasan waktu, Dr. Grees Selly menegaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan kewajiban konstitusional dan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan PP Nomor 18 Tahun 2021 guna menjamin kepastian hukum melalui sistem publikasi negatif bertendensi positif, berbasis asas contradictour delimitatie, serta menjaga kemutakhiran pencatatan perubahan fisik maupun peralihan yuridis atas tanah.

​Kegiatan kemudian ditutup dengan pembagian door prize bagi para peserta yang diundi langsung oleh jajaran narasumber dan panitia menggunakan kupon registrasi. Sebanyak 10 karung beras masing-masing seberat 5 kilogram dibagikan kepada peserta yang beruntung, yakni sembilan orang ibu-ibu dari unsur PKK, kader Posyandu, dan ibu rumah tangga, serta seorang pemuda dari Karang Taruna, sekaligus menjadi penutup yang meriah dari rangkaian kegiatan penyuluhan tersebut. (m)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)