WNI Jadi Korban TPPO, SBPI Desak Kemudahan Pendataan Pekerja Demi Lindungi Visi Ekonomi Bilateral

Jakarta, Sinerginkri.com | Serikat Buruh Perikanan Indonesia (SBPI) menyuarakan keprihatinan mendalam dan mendesak pemerintah untuk segera mempermudah sistem pencatatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pelaut.

Desakan tersebut diserukan menyusul terungkapnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh 13 tersangka sindikat lintas negara yang mengeksploitasi 58 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran di wilayah konflik Rusia.

Ketua Umum SBPI, Rahmatullah, S.H., menyatakan miris melihat nasib para korban yang awalnya dijanjikan pekerjaan logistik dengan gaji setara Rp50 juta per bulan, namun dieksploitasi ke medan perang.

Sindikat ini mengelabui korban tanpa memandang batasan usia, memanfaatkan visa turis, dan baru memberikan draf kontrak kerja beserta pelatihan militer singkat selama satu bulan setelah para korban tiba di Rusia.

Dia menegaskan bahwa kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena niat awal para WNI untuk mencari nafkah yang halal justru berujung pada jebakan di wilayah konflik tanpa perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja.

Padahal, kata Rahmat, penempatan pekerja di Rusia sejatinya berpeluang aman dan prospektif jika dilakukan melalui prosedur yang sah.

“Selama ini, SBPI terus memastikan seluruh anggotanya yang bekerja sebagai awak kapal di kapal ikan berbendera Rusia diproses melalui jalur legal,” ucap Rahmatullah, dengan sapaan Rahmat saat di temui di sekretariat SBPI Jakarta, Sabtu (14/11/26).

Organisasi ini bermitra dengan agensi tepercaya yang seluruh proses penempatannya harus mengantongi pengesahan atau endorsement dari perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Pekerja diwajibkan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) maupun agensi pengawakan kapal (manning agency) yang terdaftar resmi di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) serta Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut, Rahmatullah mengingatkan agar kejahatan transnasional ini tidak dibiarkan merusak hubungan diplomatik yang sangat baik antara Indonesia dan Rusia.

Kasus ini berpotensi mencederai nawacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dalam lawatannya ke Rusia telah memperkuat komitmen kerja sama energi dan ekonomi, serta membuka peluang pasar tenaga kerja global yang sejalan dengan program pengentasan pengangguran seperti “SMK to Global”.

Demi memastikan program perluasan lapangan pekerjaan internasional tersebut berjalan aman, SBPI sangat menekankan pentingnya peran kementerian terkait seperti KP2MI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah dituntut memberikan kemudahan birokrasi dalam fungsi pencatatan WNI yang akan bekerja ke luar negeri.