SK Bupati Pali Belum Berakhir Kemendagri Terbitkan SK Baru, K MAKI : Tumpang Tindih

Senada dengan Budiman Kuasa Hukum Heri Amalindo, Deputy Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) menyatakan, “SK Mendagri terkait masa jabatan Kepala Daerah harus selaras dengan Undang – undang dasar yaitu 5 (lima) tahun karena belum ada amandemen undang – undang dasar,” ungkapnya kepada wartawan sinerginkri.com, Senin (02/6)

“MK tidak boleh berasumsi sesat bila Undang – undang dasar belum di amandemen karena dasar hukum undang – undang adalah undang – undang dasar”, lanjut Deputy K MAKI itu.

“Gugatan Heri Amalindo tidak terkait dengan Pilkada ataupun gugatan Pilkada karena objek perkara adalah SK bupati Pali tahun 2021 dan SK Bupati Pali tahun 2025”, tegas Feri Deputy K MAKI.

“Kemendagri harus taat aturan perundangan dan undang – undang dasar dengan menon aktifkan sementara Bupati Pali terpilih 2024 sampai berakhirnya masa jabatan Bupati Defenitif Heri Amalindo”, pungkas Deputy K MAKI Feri Kurniawan. (*)