Sumsel  

PWI Sumsel Gelar Ngopi Cow, Mematuhi KEJ dan Kode Perilaku Wartawan “Masihkah Terjerat Pidana”

Bahkan, pihaknya juga terbuka bagi wartawan yang ingin meliput kegiatan di Polda Sumsel. “Asalkan ada surat tugas dari kantornya, kami terima,” tegas Supriyadi.

Ketua DKP H.Kurnati Abdullah mengatakan wartawan harus banyak belajar tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan. “Ya, saya yakin kawan-kawan wartawan banyak yang tidak membaca KEJ dan Kode Perilaku Wartawan. Ya, KEJ dan Kode Perilaku Wartawan itu hampir tidak ada bedanya. Namun, kita harus membaca dan memahami isi KEJ dan Kode Perilaku Wartawan,” pinta mantan Ketua PWI Sumsel dua periode ini

Ia mengakui banyak wartawan saat ini dalam penulisan berita hanya copy paste. “Boleh saja copas berita, tapi diubahlah dan dicek dulu kebenaran berita itu lalu mengkonfirmasi lagi,” pungkasnya.

Dikatakan dia, mengingat banyaknya keluhan dari pejabat jika banyak media online yang belum terverifikasi.
“Kita harus mengikuti aturan dewan pers. Jadi untuk mendirikan media tidak serta merta. Harus memiliki landasan yang kuat serta memiliiki profesionalitas,” jelasnya.

Terpisah, penasehat PWI Sumsel, H Muslimin, menjelaskan wartawan harus mengetahuai KEJ dan KPW. Ini menurutnya, dasar pemikiran bahwa kita memiliki prinsip dasar secara nasional sesuai UUD’45. Dimana negara kita adalah negara hukum. Selain itu, dalam negara berdaulat Demokrasi yang berkuasa adalah rakyat. “Hukum dan demokrasi akan menjunjung tinggi hak azazi manusia. Mengacu pada prinaip dasar UU Pers yang dibuat,” kata dia.

Dimana dalam pasal 3 ayat 1, disebtukan jika pers adalah sebagai sarana media informasi, Pendidikan, hiburan serta kontrol sosial. “Khusus control sosial sering berbenturan dengan pemahaman demokrasi yang berbeda. Kontrol sosial berkaitan dengan kritik sosial dan penguasa. Umumnya penguasa enggan  di kritik, sedang pemikiran menolak kritik adalah pemahaman otoriter.Karena enggan dikontrol menghambat kebebasan pers,” jelasnya.

Dia juga mengatakan kebebasan pers di Indonesia sendiri, sejauh ini masih rendah. Bahkan angkanya dibawah 40 persen. “Meskipun sangat rendah kita lebih baik dari singapura dan Vietnam,” jelasnya. dia juga mencatat (Ym)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)