PT Swarna Dwipa Merugi Beruntun dan Menunggak Pajak, K MAKI : Direksi Harus Dirombak

Palembang, sinerginkri — Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) Sumatera Selatan (Sumsel) menyemprot tajam kinerja manajemen PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang. Hal ini menyusul laporan Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Sumsel dalam Rapat Paripurna LKPJ 2024 yang mengungkap bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut kembali mencatatkan kerugian operasional sebesar Rp1,69 miliar.

Koordinator K MAKI Sumsel Boni Belitong menilai alasan keterbatasan anggaran dan minimnya dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disampaikan manajemen tidak bisa terus-menerus dijadikan kambing hitam.

“Setiap tahun alasannya klasik, mulai dari modal hingga minimnya OPD yang menginap. Padahal ini masalah mendasar di tata kelola (good corporate governance). Bagaimana mungkin BUMD yang mengelola banyak aset vital seperti Hotel Swarna Dwipa, Residence, hingga Graha Sumsel justru defisit terus-menerus?” tegas Boni saat dimintai tanggapan. Rabu (26/8/2026)

Tak hanya soal kerugian operasional yang membengkak, Boni juga menyinggung persoalan tunggakan pajak hotel dan restoran BUMD tersebut ke Bapenda Kota Palembang yang sempat menjadi sorotan publik.

Boni menegaskan bahwa pajak hotel dan restoran adalah uang rakyat yang sudah dipungut langsung dari pengunjung. Jika uang tersebut tidak disetorkan ke kas daerah, maka ada indikasi kuat terjadinya malapraktik keuangan di internal perusahaan.

“Pajak hotel itu uang konsumen yang dititipkan. Kalau sampai menunggak dan diputar untuk operasional karena perusahaan defisit, itu sudah masuk ranah dugaan pelanggaran hukum. Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat turun melakukan audit investigatif menyeluruh,” lanjutnya.

Boni mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pemegang saham mayoritas untuk tidak sekadar memberikan perhatian khusus atau menyuntikkan dukungan, tetapi melakukan evaluasi total hingga perombakan jajaran direksi dan komisaris.

“BUMD didirikan untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan malah jadi beban fiskal dan menggerogoti keuangan daerah. Kalau manajemen yang ada sekarang tidak mampu membuat PT Swarna Dwipa mandiri dan profit, Pemprov harus berani ganti dengan profesional yang kompeten,” pungkas Boni Belitong. (*)