Ombudsman Republik Indonesia menilai Pemerintah Kabupaten Karawang sangat responsif

“Agar kerugian perseroan tak semakin membengkak maka perhatian revitalisasi mesti ditujukan pada kilang-kilang tua yang sudah ‘lemah’ untuk berproduksi lebih. Sebab, bila jumlah produksi tak bergerak dan bahkan mengalami penurunan, maka wajar bila pemerintah terus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pengelolaan asset Pertamina menuntut profesionalisme manajemen utamanya level manajer ke atas (bidang kilang minyak),” ungkapnya.

Bupati Cellica menegaskan kejadian tumpahnya pipa minyak pertamina di tahun 2018 mendapat perhatian serius oleh Pemkab Karawang. Pasalnya ,dampak lingkungan kebocoran minyak tersebut langsung dirasakan masyarakat yang tinggal di pesisir, termasuk nelayan dan petani tambak.

“Pasca kejadian itu, kami langsung beri arahan dan meminta di setiap desa mengkoordinir warga mereka yang terdampak. Hal itu untuk menginvestigasi dan menginventalisir kerugian yang dialami warga, termasuk kerugian materi,” kata Bupati.
.
Selanjutnya, Pemkab Karawang meminta pihak Pertamina untuk bertanggung jawab memberikan kompensasi. Pertama, pemberian air bersih dan pelayanan kesehatan.
.
“Selain itu, Pertamina juga telah membayarkan kerugian materi kepada masyarakat terdampak. Hingga hari ini ganti rugi yang diberikan Pertamina telah mencapai 91 persen,” ujarnya

(Red)