SINERGINKRI – Modal Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang di PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), untuk Jaringan Gas (Jargas) sebesar Rp 21 Miliar harusnya menguntungkan BUMD milik pemkot Palembang itu.
Perkara yang menjerat Novan selaku mantan dan para Direksi lainnya tidak terlepas dari kebijakan Harnojoyo selaku pemegang saham PT SP2J.
Deputy K MAKI Feri Kurniawan menyikapi pernyataan Harnojoyo tahun 2019 lalu selaku Walikota Palembang saat usai melaunching Pembayaran Jargas Kota melalui Bank Sumsel Babel (BSB) dan Alfamart tahun 2019 yang nyatakan SP2J harus untungkan Pemkot.
Sementara itu Anggota Komisi II DPRD kota Palembang tahun 2020, H Sudirman mendesak Walikota Harnojoyo untuk evaluasi kinerja Direksi PT SP2J yang dianggap belum maksimal berdasarkan atas Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota yang disampaikan pada tahun 2020 yang lalu.
Menurut Sudirman kala itu, sebuah perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan namun berbeda dengan SP2J yang selalu mendapatkan penyertaan modal puluhan Miliar dari Pemkot Palembang, namun tidak menunjukkan keuntungan positive