K MAKI Kritik Penggunaan Anggaran DLH Kota Palembang yang Diduga Kepala Dinasnya Kebal

sinerginkri.com – Kritik Komunitas Masyarakat anti Korupsi Indonesia (K MAKI) menyorot Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Palembang yang akhir-akhir ini jadi buah bibir para jurnalis dan aktivis di kota palembang terkait kinerja dan penggunaan anggarannya.

Menyikapi masalah ini, Koordinator K MAKI angkat bicara dalam melihat sisi penggunaan anggaran di dinas tersebut dalam simplenya tahun 2022, menurutnya banyak cuitan mengenai kinerja DLH sepertinya sangat seksi kalau di beberkan walaupun tidak ada temuan yang serius dalam audit BPK RI, tapi itu tidak menjadi suatu halangan jika kita anggap mencurigai bisa saja kita bawa ke APH dengan dugaan yang jelas, apalagi menghadapi sosok kepada dinas yang di duga kebal dengan kritikan dan alergi dengan insan pers, yang kita ungkapkan terkait penggunaan uang rakyat bukan uang pribadi pejabat dinas, kan gak ada salahnya untuk di kritik,” kata Boni Belitong kepada media, Sabtu (26/8)

“Melihat prilaku PA di setiap dinas di kota Palembang seperti nya tidak sedikit ingin mengelabuhi publik dalam penggunaan anggarannya. Semestinya di lakukan secara transfaran ternyata masih juga berbuat menutupi nutupi dari yang sebenarnya,”ujar boni

sementara itu “ hal ini bisa kita cermati dalam tampilan sirup lkpp , contoh dinas DLH kota Palembang dalam rencana belanja yang di tampilkan di sirup lkpp hanya simple belaka, berdasarkan pengalaman saya mengawasi sirup DLH ini dulunya sangat transparan, anggaran puluhan miliar selalu di tampilkannya, baik dari kolom penyedia dan swakelola karena bila tidak di lakukan ada sanksi dalam aturan LKPP dan terbukaan informasi publik ,tapi juga tidak sesuai kenyataannya ,’ pungkasnya

” Tapi sekarang aneh , banyak belanja tidak di tampilkan, seperti anggaran perawatan mobil, anggaran oli, perawatan bak sampah mobil, ban mobil, beli sapu dan sekop sampah, anggaran BBM , anggaran honor para penyapu jalan dan sopir, anggaran terpal tutup bak sampah, itu kan anggaran mutlak untuk di publikasikan,” ungkapnya

Dilanjutkan Boni, karena dulu di publikasi di penyediaan dan swakelola, tapi sekarang tidak malahan beberapa tahun ini swakelola terkesan tidak ada di DLH kota Palembang, mungkin kah itu menjadi tanda tanya besar, ujar boni

Lanjut Boni,” dalam sirup lkpp DLH kota Palembang tahun anggaran 2022 menggunakan anggaran belanja melalui penyedia pagu hanya Rp. 2,6 miliar dengan belanja sebanyak 22 paket dengan rinciannya yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya , Belanja Jasa Kalibrasi , Belanja Bahan-Bahan Kimia , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer , Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Jasa Tenaga Keamanan , Belanja Jasa Tenaga Kebersihan , Pembuatan Naskah Akademik Revisi Perda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga , Pengadaan CCTV Kantor , Pengadaan CCTV TPA, Pengadaan Kursi Kerja , Pengadaan Alat Pendingin/AC , Pengadaan TV LED , Pengadaan Meja Kerja , Pengadaan Kursi Kerja Pejabat , Pengadaan Komputer PC/Desktop , Pengadaan Desktop All in one , Pengadaan Printer , Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup , Pembangunan Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 Laboratorium Lingkungan,” paparnya