![](https://sinerginkri.com/wp-content/uploads/2025/07/BANNER-SUMSEL-MAJU-TERUS-UNTUK-SEMUA-scaled.jpg")
Palembang, sinerginkri.com – Menjadi masalah besar rekanan kontraktor kota Palembang terutama di Dinas PUPR adalah besarnya biaya non budgeter yang diduga di bebankan kepada kontrak kerja.
Berdasarkan investigasi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) kepada kontraktor rekanan Pemkot Palembang mengeluhkan biaya budgeter berkisar 42 persen sampai 45 persen menjadi biaya yang harus di keluarkan kontraktor termasuk pajak sebelum keuntungan.
Lanjutnya mengatakan, seandainya kontraktor ambil keuntungan 10 persen sesuai aturan dan kontrak maka proyek terlaksana 45 persen. Tapi hal yang tak mungkin kontraktor pelaksana ambil untung 10 persen karena ada beban lain yang harus di tanggung kontraktor.
