Pegawai PLPJ Terancam PHK Massal

sinerginkri.com – Terhentinya operasional Pambangkit Listrik Palembang Jaya (PLPJ) anak usaha dari SP2J karena tak mampu bayar hutang gas alam ke Pertamina EP akan berdampak PHK massal kepada pegawainya. Beban gaji karyawan tidak mungkin di tanggung PLPJ yang stop operasional dan juga hutang bank saat pembelian pembangkit senilai hampir Rp.140 miliar juga akan menjadi kredit macet.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pengiat anti korupsi Bony Belitong (Koordinator K MAKI) mengatakan, “Sedari awal kami sudah mengingatkan melalui staffsus dan demo di depan kantor Walikota namun dianggap angin lalu”, kata koordinator K MAKI .

” Harusnya pada tahun 2019 semua anak usaha sudah berdiri sendiri dengan manajemen keuangan yang terpisah sesuai amanah PP 54 tahun 2017,” ujar Bony

Lanjut Bony, subsidi untuk Trans Musi, keuntungan Jargas Kota dan keuntungan jual listrik PLPJ ke PLN semua menjadi satu dalam keuangan SP2J periode Dirut N.

Hal ini menjadi masalah ketika pertanggung jawaban keuangan Direksi SP2J tidak jelas untuk Transmusi, apa untuk Jargas atau untuk PLPJ karena menyatu dalam keuangan SP2J, jelas Bony Balitong.

“Harusnya Pemerintah Kota (Penkot) Palembang taat aturan perundangan dengan meratifikasi PP 54 tahun 2017 sehingga anak usaha berdiri sendiri dan mandiri”, ulas Bony

“Entah apa di benak petinggi Pemkot Palembang sehingga membiarkan manajemen SP2J bertindak seenaknya sendiri”, tutur Bony.

“Puluhan miliar per tahun dana yang di kelola Direksi SP2J kala itu dan menurut info bahwa bagian terbesar penggunaan keuangan perusahaan kala itu untuk biaya operasional direksi”, ujar Bony.

“Tapi tak pernah ada upaya dari Pemkot Palembang termasuk inspektorat melakukan audit bekerjasama dengan BPKP Sumsel terkait manajemen keuangan yang demikian amburadul kala itu”, ucap Bony dengan nada tinggi.

“Sebaiknya Pemkot Palembang harus secepatnya menyelesaikan masalah SP2J terutama PLPJ, jangan seperti Patralog hidup segan matipun tak mau,” ucap Bony

“Kejaksaan dan BPKP Sumsel harus ber sinergi untuk mengungkap kenapa hutang gas PLPJ tak terbayar dengan melakukan audit investigative”, ujar Koordinator K MAKI Bony Balitong.

“Hal ini harus diselesaikan dengan jalur hukum dan siapapun yang bertindak curang harus di penjarakan tanpa pandang bulu”, tutup Bony Balitong. (*)