Kejar 2,4 Juta Kendaraan Penunggak Pajak, Herman Deru Tekankan Pentingnya Rasa Memiliki

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat kemandirian fiskal. “BUMD harus dikelola secara profesional dan produktif, bukan hanya formalitas. Mereka bisa menjadi sumber pemasukan baru bagi daerah,” katanya.

Selain upaya peningkatan pendapatan, Herman Deru juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal. Ia mendorong peran aktif APIP, Inspektorat, dan lembaga pengawas lainnya untuk mencegah kebocoran anggaran sejak dini.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, menambahkan bahwa pemerintah pusat telah memangkas TKD nasional hingga Rp269 triliun dalam APBN 2026. Oleh karena itu, daerah harus beradaptasi dengan memperkuat strategi “jemput bola” dalam pengajuan proyek ke kementerian terkait.

Rahmadi juga mengingatkan bahwa meski terjadi penurunan drastis, pemerintah daerah masih bisa memperoleh dukungan pusat asalkan menyiapkan data dan perencanaan yang matang. “Yang penting, jangan pasif. Daerah harus aktif mengajukan kebutuhan,” pungkasnya.

Rakor ini menjadi sinyal kuat bahwa Sumsel siap bertransformasi menjadi provinsi yang lebih mandiri, dengan mendorong kesadaran pajak dan kemandirian fiskal dari level provinsi hingga kabupaten/kota. (*)