![](https://sinerginkri.com/wp-content/uploads/2025/07/BANNER-SUMSEL-MAJU-TERUS-UNTUK-SEMUA-scaled.jpg")
“Yang jelas, Nantinya laporan pertanggung jawaban tersebut harus sesuai dengan jumlah dana bantuan dari proposal kegiatan yang telah diajukan sebelumnya,” ujarnya.
Tak hanya itu Ia juga berharap agar aparat terkait untuk tanggap dan segera turun tangan bila perlu melakukan audit atau pemeriksaan.
“Memang mulai dari awal terlaksana pembangunan kantor desa itu diduga pihak desa atau panitia tidak transparan dengan keuangan dari hasil proposal bantuan. Apa lagi pihak desa didalam proposal tersebut menerapkan tarif dari 50 juta hingga 100 juta rupiah per satu perusahaan tergantung kelasnya,” tandasnya.
Penulis : A Jueni.
