Sumsel  

Soroti Kinerja Pj Gubernur Sumsel, K MAKI : Jika Belum Mampu Lebih Baik Angkat Koper dan Kembali ke Jakarta

Boni Belitong Koordinator K MAKI Sumsel

Palembang, sinerginkri.comKomunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumsel melalui Koordinator K MAKI Sumsel, Bony Balitong soroti kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni yang yang terkesan tidak adanya perbaikan kinerja yang signifikan, meskipun telah menjalankan tugas selama lebih dari 2 bulan di Sumatera Selatan.

Bahkan, Koordinator K MAKI Sumsel, Bony Balitong juga menilai, kinerja BUMD saat ini masih seperti sebelumnya. “SKPD juga kita lihat masih seperti yang dulu dan belum ada perubahan yang terlihat,” kata Bony Balitong, Rabu (06/12).

Menurut Bony, evaluasi kinerja BUMD harusnya dilakukan dengan mengaudit semua aspek kinerja dan mengganti semua Direksi dan komisaris yang terkesan hanya penerima gaji saja tanpa ada kerja nyata.

Baca Juga  Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel Hadiri Pelantikan Pengurus BPD HIPMI Sumsel Periode 2025 -2028

“Kenapa PAD yang diterima dari usaha BUMD hanya sebesar biji zarah dan kenapa operasional BUMD sangat besar termasuk gaji – gaji Direksi yang membengkak,” tegasnya.

“Apa yang di sumbangkan PT Bukit Asam dan PT Pusri adalah buah tangan Komisaris yang di tunjuk Pemprov Sumsel tapi nyatanya buah tangan itu pepesan kosong”, kata Bony lebih lanjut.

Sementara SKPD, lanjut Bony saat ini masih terkesan carut marut seperti Dinas Pendidikan, yakni membuat aturan tidak bisa ikut ujian karena belum bayar uang pembangunan serta Kepala Dinas Pendidikan yang melangkah cepat mendapatkan jabatan dan terkesan tanpa selter serta naik jabatan dengan promosi jabatan Kabupaten.

Baca Juga  Serah Terima Bendera Kirap Pemilu Tahun 2024 di OKU Timur

“Belum lagi pengangkatan PLT Dinas yang bermasalah di masa lalu seperti PLT pengganti Kadis yang menjabat PJ Kepala Daerah yang melanggar aturan perundangan,” tuturnya.

“Yang paling krusial adalah apakah BAPPENDA Sumsel sudah benar menyetorkan pendapatan daerah dan apakah UPTD tidak menunggak setoran,” tambahnya.

Tidak hanya itu saja, Bony juga pertanyakan penyaluran Bangub atau Hibah Pemprov ke Daerah terkait kesesuaian skala prioritas.

“Sumsel butuh pemimpin yang tegas dan berpikir. Kalau merasa belum mampu menjadi Pj Gubernur Sumsel dengan segala masalahnya maka lebih baik angkat koper kembali ke Jakarta,” tutupnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)