Plt DPD Golkar Kota Bekasi Dinilai Kian Mempertajam Perpecahan Partai Mei 27, 2021

“Seharusnya Plt Ketua DPD maupun Plt Sekretaris harus bisa menyatukan pihak-pihak yang bersebrangan, saat ini malah cenderung mempertajam persoalan, karena posisi Plt berpihak kepada salah satu kelompok,” tutur Sukamto.

Jika demikian kondisinya, Pengamat kebijakan politik Dr Adi Suparto,SH,MH menilai kebijakan Plt DPD Golkar Kota Bekasi yang tidak mengakomodasi kubu Rahmat Effendi menjadi preseden buruk bagi iklim politik di daerah.

“Semestinya dalam pembentukan kepanitiaan Musda, kedua belah pihak yang selama ini berseteru harus dilibatkan. Kalau hanya mengakomodasi satu kelompok itu namanya politik pecah belah. Dan keberadaan Plt itu patut dipertanyakan,” ujar Adi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Terlebih, kata Adi, berdasarkan informasi yang berkembang bahwa susunan kepanitiaan Musda merupakan kumpulan Caleg gagal. “Kalau demikian, sangat disayangkan. Bagaimana mau mencari solusi dalam membesarkan partai tingkat Kota Bekasi, untuk mengangkat namanya sendiri di tingkat Dapil saja tidak bisa,” tegas Adi.

Untuk itu, Adi menyarankan agar Ketua Umum Partai Golkar segera mengambil sikap tegas demi menyelamatkan marwah partai.

“Apalagi pertarungan terbuka dalam kontestasi politik Pileg dan Pilpres tahun 2024 mendatang butuh sosok yang visioner dan memiliki akar rumput yang kuat. Jangan sampai Golkar Kota Bekasi jatuh di tangan orang yang gagal faham dalam membangun partai,” pungkas Adi.

(Red)