Pembongkaran Gedung Lama Puskesmas Curug, Ansyah : Kadinkes Terlalu Pintar

“Jangan hanya bicara pekerjaan fisik, tetapi abaikan status hukumnya. Sebelum pekerjaan berjalan, aset harus jelas statusnya, prosedur penghapusannya harus jelas, dan siapa yang bertanggung jawab juga harus jelas. Jangan sampai pekerjaan sudah masuk paket pengadaan, tetapi urusan asetnya belum tuntas,” katanya.

Lebih jauh, Ansyah mempertanyakan kesiapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam memahami aspek teknis dan administrasi pekerjaan tersebut. Ia meminta agar kompetensi dan kewenangan PPK yang menangani proyek pembangunan Puskesmas Curug ikut diperiksa, terutama dalam memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, RAB, kontrak, dan status aset yang menjadi objek pekerjaan.

“PPK itu jangan hanya menjadi formalitas tanda tangan dokumen. Dia harus paham apa yang direncanakan, apa yang dilelang, apa yang dikontrakkan, dan apa yang menjadi tanggung jawab penyedia. Kalau item pembongkaran sudah masuk RAB, harus jelas siapa yang mengerjakan dan bagaimana hubungannya dengan proses penghapusan aset. Jangan sampai ada pekerjaan yang dibayar tanpa kejelasan objek dan dasar hukumnya,” tegasnya.

“Kami mendesak Dinas Kesehatan dan BPKAD Kabupaten Tangerang membuka dokumen terkait, mulai dari RAB terperinci, kontrak pekerjaan, dokumen penilaian aset, persetujuan penghapusan, hingga berita acara pelelangan dan penyerahan lokasi,” ungkapnya.

Bagi Ansyah, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan saling melempar penjelasan antar-OPD. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai ketika publik bertanya, jawabannya hanya perkiraan. Anggaran daerah bukan ruang untuk berasumsi. Kalau memang semuanya benar dan prosedurnya sudah ditempuh, buka dokumennya. Sederhana saja, tunjukkan dasar anggarannya, tunjukkan status asetnya, dan jelaskan siapa yang bertanggung jawab,” tandanya.

Ia menegaskan, transparansi diperlukan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih pembiayaan maupun persoalan administrasi dalam pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

“Puskesmas dibangun untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai proyek yang seharusnya meningkatkan pelayanan kesehatan justru menyisakan tanda tanya soal anggaran dan pengelolaan aset. Pemerintah harus berani menjelaskan secara terbuka,” pungkasnya.

**Baca juga : Anggaran Penghapusan Aset Doble, Dinkes Akui Dipanggil Kejaksaan.

Penulis : A Jueni.