Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2026 diperkirakan akan lebih sulit dibanding masa pandemi Covid-19

“Rata-rata OPD kena pemangkasan 30 sampai 40 persen. Tapi kami minta jangan menyerah, tetap harus cari peluang, improvisasi, dan inovasi supaya pelayanan masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, menambahkan bahwa seluruh pihak, termasuk anggota dewan dan stakeholder daerah, perlu menyosialisasikan kondisi ini kepada masyarakat.

“Kalau pembangunan atau infrastruktur berkurang, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa ini bagian dari efisiensi. Semua elemen perlu menjelaskan situasi ini secara terbuka,” ungkap Usup.

Ia menegaskan, DPRD akan tetap mengawal agar anggaran yang terbatas tetap diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik.

(Rachmat)