![](https://sinerginkri.com/wp-content/uploads/2025/07/BANNER-SUMSEL-MAJU-TERUS-UNTUK-SEMUA-scaled.jpg")
“Sekarang, untuk memberhentikan perangkat desa ini tidak mudah, Kades memang boleh menghentikan perangkat desanya, tapi tidak boleh sembarangan karena harus sesuai dengan ketentuan pasal 5 Permendagri Nomor 67 tahun 2017,” katanyanya.
Ketua Komisi I menyarankan agar para kades terpilih hendaknya bisa mengarahkan perangkat desanya dengan menunjukan kiinerjanya agar antara kades dan perangkat bisa sinkron dalam menjalankan pemerintahan.
Bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPRD OKU Selatan, turut hadir Para Anggota Komisi I DPRD, Kepala Dinas PMD serta jajaran, Para Ketua dan Anggota PPDI Kabupaten OKU Selatan. (rl/joko)
