![](https://sinerginkri.com/wp-content/uploads/2025/07/BANNER-SUMSEL-MAJU-TERUS-UNTUK-SEMUA-scaled.jpg")
Masih di katakan Bony, akankah banyak gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Perdata serta Hak Azazi Manusia (HAM) kalau Kepala Daerah terpilih di lantik dalam masa jabatan Kepala Daerah sebelumnya
“Yang lebih krusial adalah Kepala Daerah terpilih dalam masa jabatan berpotensi tersangka korupsi bila di paksakan dilantik”, ulas Bony.
“Problematika ini harus di selesaikan secara hukum TUN, Perdata dan HAM dengan mengedepankan azas keadilan bagi pemilih dan Kepala Daerah dalam masa jabatan”, tutup Bony Balitong.
(**)
