Jakarta, sinerginkri.com – Harta kekayaan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meningkat drastis dalam satu tahun terakhir. Sesuai proses verifikasi KPK bahwa LHKPN Herman Deru mencapai Rp 147,8 miliar dan menjadi pejabat ke 10 dengan LHKPN tertinggi di Republik Indonesia.
Koordinator Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, mempertanyakan sumber kekayaan orang nomer satu di Sumatera Selatan tersebut. Karena menurutnya, peningkatan harta kekayaan Herman Deru berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat yang terpuruk dalam kemiskinan.
“Dari data yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, kemiskinan ekstrem di Sumsel terus meningkat tiap tahunnya bahkan termiskin ke dua se Provinsi Sumatera di bawah Bengkulu bahkan tingkat nasional sekalipun kondisi kemiskinan Sumsel sangat memperihatinkan,” kata Harda dalam keterangannya, Sabtu (25/3/2023).
“Mirisnya, kondisi masyarakat yang sangat miskin ternyata Gubernurnya makin kaya. Kekayaan Herman Deru ratusan miliar bertambah sangat signifikan yang entah dari mana sumber aliran harta keyaannya itu,” lanjutnya.
Harda menuturkan bahwa kekayaan Herman Deru mengalahkan kekayaan yang dimiliki Presiden Jokowi.
“Jokowi saja sebagai Presiden sesuai LHKPN pada tahun 2022 punya kekayaan Rp 71,4 miliar sedangkan Herman Deru sebagai Gubernur sangat jauh lebih tinggi senilai Rp 147,8 miliar. Sangat luar biasa sekelas Gubernur mengalahkan Presiden,” terangnya.
Lebih lanjut, Harda meminta Herman Deru bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan peningkatan kekayaan yang dimiliki dan dari mana sumbernya di saat masyarakat dalam himpitan ekonomi.
“Tidak boleh tidak, Herman Deru harus jelaskan ke masyarakat. Kok bisa saat masyarakat makin susah ekonominya ternyata harta kekayaannya makin banyak. Bukan hanya soal itu, Sumbernya dari mana sehingga bisa menjadi pejabat urutan ke 10 dengan LHKPN tertinggi sedangkan daerah yang dipimpinnya masuk katagori termiskin,” ucapnya.
Selain itu, Harda juga meminta KPK untuk selidiki aliran sumber kekayaan Herman Deru yang naik drastis karena mengundang kecurigaan adanya praktek KKN yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel tersebut.
“Tentu hal ini harus mendapat atensi dari KPK, ini bukan hanya soal kekecawaan masyarakat Sumsel yang melihat Gubernurnya makin kaya dalam kondisi rakyatnya miskin namun lebih dari itu yaitu soal kecurigaan bahwa harta kekayaan Herman Deru diduga didapat dari korupsi,” beber dia.
Terakhir, Harda akan memastikan untuk menyuarakan aspirasi di depan KPK terkait beberapa kasus yang diduga menyeret Herman Deru dan terutama soal harta kekayaan yang tidak wajar.
“Herman Deru diduga terlibat dalam beberapa kasus namun sampai saat ini KPK belum memeriksanya karena itu kami sebagai aktivis / mahasiswa Sumsel akan mendatangi KPK untuk meminta audit dan investigasi harta kekayaan Herman Deru,” tutup Harda. (Red)
