Hardiknas 2025, KMHDI Soroti Rencana Pemerintah Gonta Ganti Kurikulum

Di samping menyoroti rencana pemerintah mengganti kurikulum, KMHDI juga menyoroti fenomena kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT)di perguruan tinggi. Menurutnya kenaikan UKT ini sebagai simbol negara lepas tangan terhadap tanggung jawabnya mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi, jadi harus direalisasikan. Kenaikan UKT ini adalah bentuk negara abai terhadap tanggung jawabnya,” terangnya.

Darmawan mengatakan seharusnya UKT dapat ditekan oleh pemerintah guna memberikan akses seluas-luasnya bagi anak Indonesia untuk menempuh pendidikan.

Darmawan menjelaskan salah satu alasan kenapa tingkat partisipasi perguruan tinggi di Indonesia masih rendah ketimbang negara lain karena biy pendidikan tinggi sangat mahal.

Lebih jauh, Darmawan mengatakan ditengah kondisi ekonomi yang belum menentu ini, tingkat partisipasi perguruan tinggi bisa semakin rendah karena tidak semua keluarga mampu membiayai pendidikan.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah mulai bisa mengambil langkah untuk menurunkan UKT agar rasional dan bisa diakses semua orang. Negara harus memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang. (*)