Geruduk Kantor KPK, FSMP : Usut Anggaran Penanggulangan Banjir Kota Palembang Pada Dinas PUPR

Selain itu, Kepala dinas PUPR diminta untuk diperiksa sebagai pejabat pengguna anggaran yang harus bertanggung jawab atas terjadinya banjir terus menerus di kota Palembang.

“Yang pasti Kadis PUPR juga harus diperiksa oleh KPK,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nopri menilai kegagalan Kadis PUPR seharusnya menjadi atensi khusus Pj Wali Kota Palembang untuk mencopotnya.

“sudah terbukti kinerjanya jelek karena gagal mengatasi banjir dengan anggaran yang sangat fantastis, jadi seharusnya Pj Wali Kota ambil tindakan tegas dengan mencopotnya,” terang Nopri.

Terakhir, Nopri memastikan akan terus melakukan aksi depan KPK sampai tuntannya ditindak lanjuti.

“Siap bolak balik KPK lakukan aksi untuk memastikan Kepala Dinas PUPR kota Palembang diperiksa dan semua anggaran penanggulangan banjir diaudit,” tandasnya.