DPRD Sumsel Dengarkan Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024

DPRD Sumsel Dengarkan Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024

4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI perjuangan). Penurunan aset lancar dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan penurunan investasi jangka pendek berupa TDF (treasury deposit facility) untuk mencatat transfer pemerintah pusat yang turun signifikan dari Rp.745,6 miliar pada tahun 2023 menjadi 76,37 miliar pada tahun 2024, sedangkan penurunan aset lainnya sebesar 48,23% karena adanya reklasifikasi pencatatan aset lainnya berupa akun kemitraan dengan pihak ketiga menjadi akun properti investasi sebesar Rp.1,5 triliun.

5. Fraksi partai Demokrat terkait evaluasi terhadap BUMD yang belum memberikan kontribusi untuk pad telah dijelaskan dalam menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Golkar:
Terkait evaluasi terhadap BUMD beberapa hal telah dilakukan antara lain melalui uji kelayakan dan kepatutan untuk calon direksi pengawas dan komisaris sesuai ketentuan Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota Direksi BUMD.Selain itu BUMD didorong untuk membuat standar operating prosedur atau SOP guna mencapai good corporate government serta mengusulkan perubahan peraturan daerah guna mendukung BUMD.

Baca Juga  Bupati H.Lanosin ST Lepas Jama'ah Haji Kabupaten OKU Timur 450 Menuju Embarkasi Palembang

6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kendala utama sarapan belanja modal yang masih rendah disebabkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa karena pergeseran anggaran pada awal tahun 2024 yang berpengaruh terhadap nilai kontrak yang akan dilaksanakan selain penundaan bayar karena masa retensi/pemeliharaan bangunan fisik yang belum selesai pada akhir tahun anggaran.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait dengan hak dan kesejahteraan pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK) selain gaji pokok untuk kesejahteraan pppk juga diberikan tunjangan keluarga jaminan kesejahteraan jaminan keselamatan kerja jaminan hari tua tunjangan beras dan bagi PPPK, fungsional tertentu diberikan tunjangan jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya saat ini sedang lakukan kajian oleh PT Taspen (Persero) mendapat jaminan kesejahteraan pensiun seperti halnya PNS.

Baca Juga  HD: Dokter Harus Siap Layani Masyarakat Hingga Pelosok Desa

8. Partai amanat nasional (PAN) terkait penggunaan narkoba yang semakin marak akan jadi perhatian kami untuk terus mensosialisasi bahaya penggunaan narkoba baik melalui media cetak elektronik dan online dengan menggandeng tokoh masyarakat ,pemuda, pejabat dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat lebih didengar dan diperhatikan masyarakat.

Setelah mendengarkan jawaban gubernur yang dibacakan oleh wakil gubernur Sumatera Selatan tersebut rapat diskor untuk memberikan kesempatan fraksi-fraksi khususnya kepada juru bicara untuk memberikan tanggapan dan atau jawaban yang telah disampaikan oleh wakil gubernur apakah sudah dianggap cukup atau masih ada tanggapan yang perlu disampaikan setelah di skor fraksi-fraksi dengan juru bicara m Nasir S.SI menyampaikan bahwa fraksi-fraksi dapat menerima dan akan menindaklanjuti dalam rapat anggaran dan rapat komisi-komisi.

Baca Juga  PKK Sumsel Gelar Pasar Murah, HD Minta Dahulukan Masyarakat DTKS

Sebelum menutup rapat paripurna pimpinan rapat menjelaskan proses pembahasan selanjutnya bahwa setelah mendengarkan bersama pendapat dari juru bicara utusan fraksi-fraksi yang menilai bahwa tanggapan dan atau jawaban yang baru saja disampaikan oleh wakil gubernur sudah dapat memenuhi harapan dari fraksi-fraksi selanjutnya secara teknis akan dibahas oleh komisi-komisi dengan instansi terkait dari tanggal 20 sampai tanggal 25 Juni 2025 serta rapat konsultasi pimpinan komisi-komisi dengan badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan dan inspektorat Provinsi Sumatera Selatan membahas raperda dimaksud pada hari Kamis tanggal 3 Juni tanggal 3 Juli 2000 25 hasil pembahasan dan penelitian serta rumusan yang dihasilkan akan disampaikan badan anggaran pada saat paripurna XV (15) DPRD provinsi Sumsel pembicaraan tingkat 2 pada senin tanggal 7 Juli 2025 yang akan mendatang. (YR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)