Diskriminasi terjadi di Angkutan Laut yang dilakukan Pemerintah, padahal Jargon Jokowi Maritim

sinerginkri.com– Pengurus DPP INSA Bidang Penumpang dan Roro, Rakhmatika Ardianto mengatakan, kondisi pentarifan untuk angkutan laut penumpang ekonomi yang selama ini diterapkan oleh PT. Pelni, saat ini sangat tertinggal dibandingkan dengan tarif transportasi lainnya.

“Tarif yang berlaku sesuai dengan PM 109 Tahun 2017 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi yaitu sekitar Rp 575/mil, tertinggal dibandingkan dengan tarif angkutan penyeberangan yang mencapai rata-rata Rp 875/mil. Sedangkan untuk tarif angkutan penyeberanganpun selama ini juga tergolong rendah dan perhitungannya di bawah perhitungan HPP yang telah dihitung oleh pemerintah,” katanya kepada wartawan

PT Pelni sebagai BUMN yang mengoperasikan mayoritas angkutan laut penumpang dalam negeri mendapatkan kompensasi subsidi PSO yang sangat besar, meskipun tarif yang berlaku untuk penumpang sangat kecil.

“Tetapi tidak demikian dengan kapal penumpang swasta yang harus berinvestasi kapal sendiri dan pengoperasiannya tidak mendapatkan subsidi PSO dari pemerintah. Sehingga, kondisinya lebih sulit lagi untuk menutup biaya operasionalnya. Sedangkan, untuk tarifnya tidak mungkin dinaikkan melebihi tarif yang diterapkan oleh PT Pelni, karena karakter konsumen angkutan laut adalah masyarakat kelas bawah yang sangat sensitif terhadap harga, begitu ada selisih sedikit maka akan berpindah,” jelasnya.

“Karena fungsi angkutan laut tidak hanya sebagai sarana transportasi tetapi juga sebagai infrastruktur jembatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membiayainya, maka kami sebagai pengusaha angkutan laut penumpang juga meminta subsidi atau insentif sebagai kompensasi atas investasi yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya infrastruktur yang telah disediakan oleh swasta, sehingga dengan adanya tarif yang rendah tadi kami juga tetap masih bisa hidup beroperasi melayani masyarakat,” imbuhnya.