2 KALI DEMO DI BPK RI , KAR DESAK KAJI ULANG WTP KABUPATEN OKI DAN PALI SERTA AUDIT DANA PMI KOTA PALEMBANG

Palembang ,Sumatera Selatan – Puluhan Massa Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) kembali menggelar Aksi Demo di Kantor BPK RI Provinsi Sumsel (22/5/2023)

Kordinator Aksi Yayan Joker mengatakan,” untuk kedua kalinya kami datang Demo di kantor BPK Sumsel ini,  dan kami sepakat  seminggu sekali kami akan demo unjuk rasa dengan tuntutan yang sama yakni ‘’ Mendesak  BPK RI Tolak status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan WTP Kabupaten PALI serta Dana Hibah,dana CSR dan Hasil pengumpulan  Bulan Dana PMI Kota Palembang

Kami mendesak,Meminta BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan umtuk kaji ulang WTP Kabupaten OKI dan Kabupaten Pali , Mengingat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian” adalah opini dari BPK RI terhadap laporan keuangan suatu entitas yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun dengan wajar, transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan ,informasi yang lengkap, akurat, relevan, dan dapat dipahami dengan baik ,Semua transaksi keuangan dan pos-pos dalam laporan keuangan harus dijelaskan secara terperinci dan transparan.

Entitas harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik untuk mengendalikan risiko, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mencegah terjadinya kecurangan atau kesalahan material dalam proses pelaporan keuangan.’’ujarnya

Mendesak BPK RI  untuk mengaudit  dana hibah anggaran  PMI  dan hasil bulan dana PMI Kota Palembang serta Audit seluruh bantuan dari Pemerintah,APBD,APBN ,BUMN-BUMD,Sekolah dan CSR dari Perusahaan  tahun  dari 2019 Sampai Tahun 2023. Karena penggunaan anggaran dan bantuan Dana PMI Kota Palembang tidak transparan, tidak dipublikasi ataupun di tayangkan pada portal PMI Kota Palembang

Mengingat Palang Merah Indonesia sebagai organisasi yang berperan penting dalam kegiatan kemanusiaan harus mengedepankan transparansi dan integritas

Karena  transparansi dan integritas tinggi harus dimiliki seluruh unsur yang terlibat. Bukan saja pengurus atau board members organisasi palang merahan Indonesia , tetapi juga semua relawan, staf bahkan vendor harus diisi orang-orang yang berdedikasi tinggi.

Peran pemimpin PMI juga tak kalah penting untuk menjadi teladan. Pemimpin organisasi kemanusiaan harus menunjukan nol toleransi terhadap korupsi dan kecurangan dalam kegiatannya dan mendesak BPK RI .Audit pengadaan barang dan jasa atas pembelian Alat Kesehatan (Alkes) dan kantong darah. Karena Potensi Korupsi dalam PMI dapat mengakibatkan pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan menjadi dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengakibatkan pemotongan anggaran yang seharusnya digunakan untuk bantuan dan layanan kemanusiaan

Dampak Korupsi dalam tubuh PMI dapat mengganggu pelayanan yang diberikan oleh organisasi tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, memperoleh obat-obatan, dan memperkerjakan staf medis yang berkualitas, mungkin digunakan secara tidak efektif atau dipotong oleh pihak korup. Akibatnya, layanan kesehatan dan bantuan yang diberikan oleh PMI mungkin menjadi terbatas atau tidak memadai

Korupsi  dalam PMI dapat merusak kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut. Ketika masyarakat mengetahui bahwa ada korupsi yang terjadi dalam PMI, hal ini dapat menyebabkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap tujuan dan integritas organisasi. Kepercayaan publik yang rusak dapat berdampak negatif pada pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan PMI.

Korupsi dalam PMI dapat merusak citra dan reputasi organisasi. Karena PMI adalah organisasi yang harus diandalkan dan dihormati dalam memberikan bantuan dan layanan kemanusiaan. Ketika terjadi kasus korupsi, hal ini dapat menghancurkan reputasi PMI sebagai lembaga yang profesional dan bertanggung jawab. Dampak negatif ini bisa berlanjut dalam jangka panjang dan sulit untuk diperbaiki.

Korupsi dalam PMI juga mengakibatkan pemborosan sumber daya yang berharga. Dana yang seharusnya digunakan secara efisien untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dapat dihabiskan untuk kepentingan pribadi atau digunakan secara tidak benar. Pemborosan ini merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari bantuan dan layanan PMI

Penting bagi PMI dan pemerintah untuk bekerja sama dalam mengatasi korupsi. Langkah-langkah pencegahan korupsi, penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan dana, dan partisipasi aktif dari masyarakat adalah beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengurangi dampak korupsi pada PMI dan memastikan bahwa tujuan kemanusiaan organisasi ini tercapai secara efektif.

Patut diduga Permasalahan  Hibah,Anggaran dan bantuan pada PMI Kota Palembang  ,beresiko dan berpeluang terjadinya Indikasi dugaaan Tindak Pidana Korupsi yang  dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dapat melibatkan berbagai Pihak berkompeten yang berkepentingan Sehingga Kondisi demikian dapat dikategorikan Sebagai Delik Penyalahgunaan Kewenangan dan Penyalahgunaan Kesempatan Karena Jabatan dengan tujuan menguntungkan diri Sendiri dan,atau orang lain (Kampanye) yang berdampak merugikan keuangan Negara