PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) Kembali Menjadi Sorotan Publik

Dia merincikan, bisa saja ada aliran dana dari PLTG dan Jargas ke SP2J dalam bentuk pinjaman atau hutang piutang.
“Paling krusial adalah operasional perusahaan berupa Gaji karyawan, gaji pengurus perusahaan harus terpisah untuk setiap perusahaan karena neraca rugi laba serta pajak yang harus dibayar harus detail untuk setiap anak usaha”, kata Bony Balitong.

Jika adanya pengelolaan secara pengabungan, tegasnya adanya dugaan gaji karyawan di catatkan dalam setiap unit usaha dan gaji Direksi dan Komisaris juga demikian namun hal ini akan berdampak besarnya biaya operasional setiap anak usaha.

“Harusnya keuangan SP2J selaku holding terpisah dengan Jargas dan PLTG yang Bisnis Oriented kalaupun ada bentuknya pinjaman atau hutang dan selanjutnya gaji karyawan SP2J, Jargas dan PLTG terpisah untuk menghindari tunpang tindih pengeluaran dan pemasukan usaha”, papar Bony Balitong.

Nah, untuk Bus Rapit Transit (BRT)  Trans Musi yang usahanya  Social Oriented (kepentingan masyarakat) dengan menerima subsidi betul – betul terpisah.
“Apalagi operasional BRT Musi harus jelas berapa kendaraan yang operasional dan berapa yang mangkrak “, jelas Bony Balitong.

Terkait PLTG harus jelas pengadaan sparepartnya karena jangan sampai sparepart KW 2 harus ada Certificate Of Manufacture (COM) atau Certificate Of Original (COO) karena terdapat garansi sparepart.

“Pada akhirnya transfer antar anak usaha PLTG dan Jargas ke SP2J akan mempengaruhi pajak Badan usaha”, pungkas Bony Balitong.

K-MAKI