K MAKI SUMBAGSEL : Berharap Kajari Baru Belitung Targetkan Kasus Proyek Peningkatan Jalan Selat Nasik – Paser Panjang (Tahap 1) TA 2022

Palembang, sinerginkri.com – Hiruk pikuk suara publik terkait Anggaran peningkatan jalan selat Nasik – Paser Panjang (tahap 1) sebesar Rp.6,2 miliar sepanjang 3,4 KM selat Nasik kepulauan Mindanao kabupaten Belitung tahun anggaran tahun 2022 terus mencuat.

Pegiat masyarakat anti korupsi Sumatera bagian selatan di bawah bendera Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) Sumbagsel tidak luput untuk mengawasi dari kegiatan pembangunan insfratruktur di kabupaten Belitung baik dari apbd maupun APBN.

Menurut Boni Belitong selaku putra daerah mengatakan, adanya rotasi jabatan tertinggi di Kejari kabupaten Belitung bisa menjadi ruang baru dalam pengungkapan kasus kasus di kabupaten Belitung, salah satunya yang sekarang yang mencuat di publik yaitu penggunaan anggaran APBD tahun 2022 berupa pekerjaan Peningkatan Jalan Selat Nasik – Paser Panjang (Tahap 1) TA 2022 yang habiskan Rp.6,7 miliar,” bebernya.

” Secara terbuka kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Ibu Lila Nasution, S.H,.M.Hum yang pada tanggal 17 Pebruari 2023 sudah di lakukan sertijab,”kata Boni Belitong

Lanjutnya,” harapan kami kepada Kejari baru ini bisa seiring berjalan kepada mitra kerja untuk mengungkapkan temuan temuan para pegiat anti korupsi dalam menciptakan kabupaten Belitung bebas dari KKN yang juga menjadi tujuan pokok para penegak hukum di Indonesia yang kita cintai,” harapnya.

Kemudian, untuk tahun ini kami berharap penuh dan memberikan suport dalam 100 kerjanya Kejari untuk mengangkat dan mentargetkan kasus peningkatan jalan selat Nasik Paser Panjang tahap 1 ini yang sepanjang 3,4 km telan uang apbd ta 2022 sebesar Rp.6,2 miliar,” ujar Koordinator K MAKI Boni Belitong.

“Selain itu kami juga nanti akan sodorkan laporan pengaduan baru terkait dugaan bagi bagi proyek PL (Pekerjaan Langsung) kepada puluhan kontraktor lokal berupa perawatan rutin jalan kecamatan se-kabupaten Belitung yang anggarannya milliaran di duga dari tahun 2018 sampai 2022 tidak pernah tersentuh audit BPK RI perwakilan Babel” pungkasnya. (rhm)