Palembang, sinerginkri – Aktivis anti korupsi Sumatera Selatan, Harda Belly, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan bupati Muara Enim, Edison terkait penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan. Ia menilai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) terlalu lamban dan terkesan menunda-nunda dalam menetapkan Edison sebagai tersangka.
“Kami menilai Kejati Sumsel tidak serius dan terlalu lama dalam menuntaskan kasus ini. Padahal, bukti-bukti awal sudah cukup kuat. Untuk itu, kami meminta KPK turun tangan dan mengambil alih kasus ini agar tidak berlarut-larut,” tegas Harda Belly dalam keterangannya kepada media, Selasa (7/5).
Menurut Harda, lambannya proses hukum terhadap Edison menimbulkan pertanyaan publik dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di daerah. Ia menyebutkan bahwa penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat luas, sehingga penanganannya tidak boleh setengah-setengah.
