Permkot Metro Studi Tiru MPP ke Pemkot Palembang

Sebelum jadi MPP, gedung ini bekas dipakai sebagai Media Center Asian Games 2018. Di MPP Palembang ada 373 layanan dari 28 instansi yang bergabung.

Yakni, Bank BNI, Bank BRI, Bank Sumsel Babel, PLN, PDAM, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BPOM, PT Pos, PT Taspen, Pegadaian, Jasa Raharja, Kejaksaan Negeri, Polresta, Samsat, Imigrasi, Kementerian Agama, Ombudsman RI.

Ada pula Kanwil Pajak, ATR/BPN, DPMPTSP Provinsi, PUPR, BPPD Kota dan Provinsi, Kesbangpol dan Disnaker, Disdukcapil, Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta Ikatan Arsitek dan PMI.

Hal ini menjadikan MPP Palembang menjadi MPP yang memiliki unit layanan terbanyak dan fasilitas terlengkap se-Indonesia. Di MPP juga tersedia layanan drive thru SIM dan STNK.

Mal ini, yang menggunakan gedung bekas Media Center Asian Games 2018, juga yang terluas di Indonesia. Total luas areanya 2 hektare, lebih luas dari MPP Batam yang hanya 5.000 meter persegi. MPP Kota Palembang luas bangunannya saja sudah 12.000 meter persegi.

Ada beberapa keunikan yang membedakan MPP Kota Palembang dengan MPP lain di Indonesia.

Antara lain adanya Anjungan Disdukcapil Mandiri (ADM) yang menyediakan fasilitas cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Ada pula layanan pijat urut tunanetra, sudut UMKM, layanan Ombudsman, layanan konsultasi ter-digitalisasi, photobooth yang terkoneksi dengan seluruh layanan, layanan konsultasi hukum, dan ruang komunitas.

Selain menyediakan layanan administrasi, perizinan dan non-perizinan, di dalam MPP Kota Palembang juga disediakan berbagai sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Antara lain Drive Thru SIM dan STNK, layanan antrean terintegrasi, layanan khusus disabilitas, layanan investasi, layanan mandiri, balai nikah gratis.

Ada pula area bermain anak, ruang laktasi, ruang rapat kapasitas gratis, arena/sudut baca, dan layanan foto digital gratis.

Keberadaan pusat pelayanan modern di Palembang, Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi, perizinan, dan non-perizinan dengan sistem yang cepat, murah, dan terintegrasi. (*)