Massa AMPPOKUS Tekan DPRD OKU Selatan: Jangan Lindungi Kontraktor PSN, Segera Usut Dugaan Pengemplangan Pajak

Massa menegaskan, status proyek sebagai PSN bukan alasan untuk menghindari kewajiban pajak daerah. Mereka menyebut, insentif atau relaksasi tertentu tidak serta-merta menghapus kewajiban pajak seperti MBLB, pajak hotel dan restoran bagi pekerja proyek, maupun pajak air tanah.

Lebih jauh, AMPPOKUS mendesak dilakukan audit investigatif menyeluruh terhadap laporan pajak daerah kontraktor PSN Bendungan Tiga Dihaji. Jika ditemukan unsur kesengajaan tidak membayar pajak, mereka meminta DPRD dan Pemda menggandeng aparat penegak hukum—kejaksaan, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi—untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana perpajakan.

Sebagai bentuk komitmen transparansi, massa menuntut agar Pansus nantinya wajib menyampaikan perkembangan dan hasil rekomendasi secara terbuka kepada publik, baik melalui pertemuan langsung maupun media massa.

Aksi yang berlangsung di halaman Kantor DPRD OKU Selatan tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Tuntutan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD bersama anggota dewan. Pimpinan DPRD menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Namun bagi AMPPOKUS, janji saja tidak cukup. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret. Bagi mereka, pembangunan harus berjalan, tetapi kepatuhan hukum dan kewajiban pajak daerah tidak boleh ditawar.