Bekasi,SinergiNKRI – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Dasar Kecamatan Tambun Selatan menuai sorotan dari berbagai pihak. Ya, pasalnya ada indikasi dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum pengurus MKKS tersebut kepada pihak sekolah dasar yang berada di Tambun Selatan. Pungutan itu bervariasi setiap 1 sekolah itu harus memberikan sejumlah uang kepada MKKS.
“Kami harus memberikan uang ke MKKS agar berkas atau dokumen Biaya Operasional Sekolah (BOS) itu diurus ke Dinas Pendidikan, dengan biaya bervariasi Rp. 350 Ribu, 300 Ribu ataupun 200 ribu setiap sekolahnya,” kata salah satu operator sekolah yang enggan mau disebutkan namanya saat diwawancarai Media Cikarang Ekspres, Jurnal86.Com,MPGI,Diteks.Co.Id,Serta Awak Media Lain Nya Selasa (2/2).
Bejo nama inisial menuturkan bahwa dengan ada setoran itu para operator dan kepala sekolah pun mengeluhkan dengan kebijakan yang diberikan MKKS / K3S tersebut.
“Jadi gini bang kami yang ngurus berkas atau dokumen anggaran dana BOS tapi harus ada setoran ke MKKS/KKS biar diurus mereka ke dinas, jika ada kesalahan dokumen tersebut tetap kami juga yang benerin, terus buat apa mereka minta uang itu,” katanya.
