Herman Deru: Perubahan RPJMD ini Penting Dalam Merumusan Strategi Pasca Pandemi

“Untuk itu diharapkan dalam menyusun Dokumen Perubahan RPJMD ini ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian kita semua yaitu Menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah. Kemudian Memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai acuan untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan serta Memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan pembangunan di 17 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dan Memperhatikan beberapa regulasi terbaru,” jelas Herman Deru.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati mengatakan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 342 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Beberapa ketentuan tersebut dapat dilakukan di antaranya jika terjadi perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, krisis sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. “Hari ini kita telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD, hal ini memenuhi amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 49 ayat (5),” jelasnya.

Selanjutnya hasil pembahasan dan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Ketua DPRD. Dan juga pasal 67 ayat (6) peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumsel bahwa hasil rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan akan ditandatangani oleh Ketua DPRD bersama Gubernur dalam rapat paripurna selanjutnya untuk dibahas dan dijadikan rancangan peraturan daerah.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut di antaranya Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sandra Desi serta Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramandha serta Plh Sekda Sumsel Akhmad Najib dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel.