Harnojoyo dan Mantan Direksi Harus Bertanggung Jawab Bangkrutnya SP2J, K MAKI : Institusi Hukum Harus Bertindak Tegas

Palembang, sinerginkri.com – Stopnya angkutan masal Trans Musi menjadi sejarah kelam bagi kota palembang karena keserakahan sarana umum ludes tidak bersisa dinyatakan oleh Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) dalam siaran persnya. Jumat (8/12/2023).

Moda transportasi masal yang didirikan pada tahun 2009 oleh Edy Santana Putra Walikota Palembang saat itu pernah mendapat predikat terbaik di Indonesia dan Asia Tenggara.

Tak hanya itu Trans Musi juga menjadi idola masyarakat kota palembang karena kenyamanan dan keamanan moda transportasi umum yang berada di kota palembang yang sekarang hancur diduga karena korupsi di dalam pengelolaanya.

“Trans Musi angkutan masal yang di banggakan oleh masyarakat kota Palembang sekarang hancur diduga karena korupsi didalam pengelolaannya,” ujar Koordinator K MAKI Bony Balitong.

Lanjut Boni, bermodalkan semangat Trans musi memiliki ratusan. Armada bus dengan 7 koridor serta transportasi ke Unsri Indralaya serta Betung Banyuasin”, kata Bony dengan mata ber kaca – kaca.

“Tanpa subsidi dan penyertaan modal Trans musi mampu membayar semua kewajibannya termasuk menyubang PAD kota palembang”, ucap Bony dengan memelas.

Setelah terjadi pergantian kepemimpinan kota palembang tahun 2014 berakibat Trans Musi berubah pola manajemen dan jajaran direksi. Trans musi mengalami banyak kendala yaitu hutang fihak ketiga tidak terbayar karena perubahan kartu bayar menjadi sistem pembayaran manual (karcis)”, ujar Bony Balitong.

Hal lainnya, Keuangan Trans Musi di ambil alih SP2J sehingga BRT Trans Musi tak lagi mendapat asupan keuangan untuk perawatan dan membayar kewajiban karena kondisi keuangan yang semakin memburuk, kebocoran di sana – sini, Pemkot Palembang memberikan subsidi mulai tahun 2015″, kata Bony.

Masih di katakan Boni, puncak dari kegagalan manajemen dan dugaan korupsi di SP2J, Trans Musi bangkrut dan stop operasional total di tahun 2018 dengan meninggalkan hutang kepada fihak ketiga Rp. 47 milyar dan bus agunan yang bisa di lelang ratusan unit”, papar Koordinator K MAKI itu.

“BPKP Sumsel dan Aparat Penegak Hukum (APH) seakan diam membisu terkait dugaan korupsi Trans Musi sejak tahun 2014 yang hancurkan moda transportasi Palembang”, tegas Bony Balitong.

“Harus diusut tuntas, panggil dan mintai keterangan baik itu mantan Walikota Harnojoyo dan jajaraan Direksi serta Komisaris sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 untuk di mintak pertanggung jawaban karena ini adalah uang rakyat”, pungkas Bony Balitong.