Bupati Karawang Buka FGD Kebijakan Pajak Daerah, Bahas Rencana Penyesuaian NJOP 2027

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah di Hotel Akhsaya

Karawang, sinerginkri – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah di Hotel Akhsaya Karawang, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., tersebut turut dihadiri Kepala Bapenda Karawang, Sahali Kartawijaya, S.T., M.M., serta para pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha dan pimpinan perusahaan di kawasan industri.

FGD kali ini membahas rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2027. Hadir sebagai narasumber, Kristian Widya Wicaksono, Ph.D., dari Universitas Katolik Parahyangan yang turut memaparkan hasil kajian terkait penyesuaian NJOP di Kabupaten Karawang.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., mengatakan bahwa kebijakan pengelolaan pajak daerah perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, setiap kebijakan yang direncanakan pemerintah daerah harus memiliki dasar kajian yang jelas serta mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Ia berharap melalui forum ini, seluruh pihak dapat memahami arah kebijakan penyesuaian NJOP tahun 2027, sekaligus memberikan masukan dan pandangan agar kebijakan yang diambil nantinya dapat berjalan dengan baik.

“Prinsipnya, kita ingin setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dan dibahas bersama. Kami juga ingin mendengar masukan dari para pelaku usaha dan seluruh pihak terkait. Harapannya, kebijakan ini bisa berjalan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Dalam pembahasan tersebut, disampaikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara NJOP yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan perkembangan harga pasar tanah dan properti di sejumlah wilayah Karawang. (al)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)