Badko HMI Sumsel Kembali Minta Mendagri Tito Karnavian Copot Pj Bupati Musi Banyuasin

Jakarta, sinerginkri.com – Ketua Umum Badan koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Selatan (Sumsel), Dede Irawan, menyoroti hasil rilis elektabilitas Pj bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi yang dikeluarkan dan disebarkan oleh Diskominfo setempat yang dinilai kurang tepat.

Menurutnya, tidak ada urgensi apapun Diskominfo merilis elektabilitas Apriyadi kecuali hanya menimbulkan opini liar untuk kepentingan politik pada Pilkada 2024.

“Kerja-kerja ASN itu semua harus sesuai aturan apalagi terkait dengan netralitas dalam politik,” kata Dede dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

“Aneh dan tidak wajar kalau Diskominfo merilis elektabilitas Pj bupati Apriyadi, patut dipertanyakan apa kepentingannya apalagi tahun ini sudah masuk tahun politik menghadapi Pemilukada,” imbuhnya.

Dede menduga Pj bupati Apriyadi menggunakan struktural pemerintahan kabupaten Musi Banyuasin untuk kepentingan politik pada Pilkada 2024.

“Apriyadi digadang-gadang akan maju calon bupati makanya dia diduga memanfaatkan jabatannya sekarang sebagai Pj bupati untuk menyusun kekuatan dengan menggunakan struktur pemerintahan seperti dinas-dinas dan para ASN,” ungkapnya.

Menurut Dede, sudah banyak catatan buruk yang melekat pada Apriyadi yang semestinya menjadi pertimbangan Mendagri untuk mencopotnya sebagai Pj bupati.

“Apriyadi menjadi Pj bupati dengan kontroversi yang sebenarnya tidak bisa ditoleransi untuk mempertahankan jabatannya tersebut. Terlalu banyak catatan buruknya,” beber Dede.